KLIKJATIM.Com | Gresik – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gresik menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Gresik, Rabu (30/9/2026). Mereka membawa sejumlah persoalan daerah dan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan. Di antaranya terkait tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR), ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja lokal, infrastruktur serta lalu lintas, penanganan banjir dan normalisasi Kali Lamong, hingga persoalan agraria, tata ruang dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Mahasiswa juga menyoroti transparansi APBD, pajak dan retribusi, aksesibilitas transportasi menuju Kepulauan Bawean, serta isu nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Usai berorasi, perwakilan mahasiswa sempat dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Gresik. Namun, massa menolak jika hanya sebagian perwakilan yang masuk.
Akhirnya, seluruh massa diperbolehkan mengikuti audiensi di ruang rapat paripurna. Mengingat mahasiswa juga hendak menyampaikan aspirasi kepada Bupati Gresik, disepakati dialog dilakukan bersama pimpinan DPRD, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan tajam adalah akses transportasi dan layanan kesehatan di Kepulauan Bawean.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Bawean, Saiq Khayran, mengatakan masyarakat Bawean setiap tahun menghadapi persoalan terhentinya transportasi laut ketika cuaca buruk.
Menurutnya, faktor cuaca memang tidak dapat dikendalikan. Namun, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat ketika kondisi tersebut terjadi.
“Pulau selalu menghadapi fenomena yang setiap tahun itu tidak menemukan jawabannya, yaitu transportasi laut akibat cuaca buruk. Kita tidak bisa menolak bahwa faktor alam itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Tetapi kepastian dari kebijakan Bupati untuk menghadapi situasi ketika cuaca sedang buruk, kenapa, Pak?” tanya Saiq dalam audiensi.
Menurut dia, terhentinya transportasi laut berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Harga kebutuhan pokok dapat melonjak, santri kesulitan kembali ke pondok maupun pulang ke Bawean, serta aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu.
Kondisi tersebut juga menjadi persoalan serius bagi warga yang membutuhkan pelayanan medis di Pulau Jawa.
Saiq menyinggung kasus warga yang harus menyewa pesawat dengan biaya mencapai Rp110 juta untuk membawa orang tuanya yang dalam kondisi kritis.
“Padahal pemerintah daerah itu seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan masyarakatnya, khusus masyarakat kepulauan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kasus ibu hamil yang membutuhkan layanan medis dalam kondisi genting, sementara dokter spesialis di RSUD Umar Mas’ud Bawean masih berada di Gresik.
Menurut Saiq, kualitas pelayanan kesehatan di Bawean masih perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan menaikkan status RSUD Umar Mas’ud dari tipe D menjadi tipe C.
“Kami mendesak pemerintah daerah bisa meningkatkan status pelayanan kesehatan di Umar Mas’ud menjadi tipe C sehingga mendapatkan layanan yang lebih luas,” katanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bawean. Ia mengatakan Pemkab Gresik terus mencari solusi atas persoalan transportasi maupun layanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Terkait transportasi laut, Yani menjelaskan Pemkab Gresik tidak dapat bekerja sendiri karena kewenangan pelayaran melibatkan sejumlah lembaga.
“Urusan kapal laut, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bisa bekerja sendiri karena diatur oleh kewenangan dari lembaga atau support system lembaga yang lain,” jelas Yani.
Menurutnya, Pemkab Gresik dapat menyiapkan anggaran sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah. Namun, keberadaan anggaran tidak serta-merta membuat pemerintah daerah dapat menjalankan layanan jika kewenangan pelayaran berada pada institusi lain.
Yani mengungkapkan Pemkab Gresik kini mematangkan kerja sama dengan PT Maspion untuk memanfaatkan pelabuhannya sebagai lokasi sandar dan labuh kapal jenis Roro. Kapal tersebut nantinya diproyeksikan mengangkut barang dan logistik menuju Bawean dengan dukungan PT ASDP.
“Solusi yang mendapat lampu hijau dari KSOP adalah bekerja sama memanfaatkan pelabuhan PT Maspion. Pemkab Gresik tinggal menyiapkan anggaran untuk subsidinya,” ujarnya.
Sementara untuk angkutan penumpang, Yani mengatakan pelayanan tetap dilakukan melalui Pelabuhan Umum Gresik. Saat ini, layanan tersebut dilayani Bahari Ekspres karena belum ada perusahaan pelayaran lain yang bersedia membuka rute Gresik-Bawean.
“Kalau Anda bisa mendatangkan kapal penumpang, saya langsung izinkan untuk operasionalnya sekarang juga,” tegasnya.
Pemkab Gresik, lanjut Yani, juga menghadapi kendala ketika berencana membangun pelabuhan umum sendiri. Salah satunya persoalan ketersediaan lahan karena pemerintah daerah tidak memiliki lahan di sepanjang pesisir pantai. Selain itu, persoalan perizinan dan kewenangan berada pada institusi lain.
Sementara terkait RSUD Umar Mas’ud, Yani menyebut peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C secara infrastruktur relatif mudah dilakukan.
“Tinggal ditambah tempat tidur (TT) sudah bisa menjadi tipe C. Masalahnya di sumber daya manusia (SDM), yaitu dokter spesialis,” jelasnya.
Yani mengatakan Pemkab Gresik sebelumnya telah memberikan beasiswa kepada lima dokter umum untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Mereka memiliki perjanjian untuk kembali mengabdi di Bawean setelah menyelesaikan pendidikan.
“Tahun depan sudah selesai pendidikan dokter spesialisnya. Kalau SDM sudah ada, tinggal kita penuhi kebutuhan sarana dan prasarananya,” katanya.
Selain Bawean, mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal. Yani mengatakan Pemkab Gresik telah memiliki regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 71 Tahun 2024.
Ia menyebut mahasiswa juga dapat mengusulkan program melalui skema CSR. Usulan tersebut nantinya diselaraskan dengan program perusahaan untuk dimasukkan dalam perencanaan dan direalisasikan pada tahun berikutnya.
Untuk persoalan infrastruktur, Yani mengatakan Pemkab Gresik saat ini memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros desa.
Sedangkan pembangunan jalan tol di wilayah Gresik utara, menurutnya, masih tertahan karena kondisi fiskal pemerintah pusat. Adapun rencana Tol Kebomas-JIIPE disebut masih dalam pembahasan.
“Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” katanya.
Dalam persoalan banjir, Pemkab Gresik juga menyiapkan rencana pembangunan waduk yang tidak hanya berfungsi menampung air banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian masyarakat.
“Jadi, program prioritas untuk masyarakat. Kami siap dikritik dan menerima masukan. Silakan untuk mengawal anggaran daerah,” tandas Yani.
Usai dialog, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir dan perwakilan organisasi kemahasiswaan menandatangani pakta integritas.
Syahrul Munir menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib.
“Terima kasih para mahasiswa yang telah menyampaikan masukan dengan tertib dan aman, sehingga ini akan menjadi masukan di DPRD untuk segera ditindaklanjuti,” kata Syahrul.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan dialog berakhir, massa Aliansi Mahasiswa Gresik kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Editor : Abdul Aziz Qomar
