KLIKJATIM.Com | Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menarik mobil dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kantor kecamatan untuk dijadikan armada layanan Homecare bagi masyarakat miskin.
Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Jember Muhammad Fawait saat meluncurkan program Homecare di Puskesmas Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jumat (24/7/2026).
Menurut Fawait, keputusan yang diambilnya, sebagai solusi agar warga lanjut usia (lansia) dan penderita penyakit kronis tetap bisa memperoleh layanan kesehatan meski mengalami keterbatasan biaya maupun transportasi.
Langkah tersebut diambil setelah Pemkab Jember mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah berjalan sejak 1 April 2026.
Menurut Fawait, meski seluruh masyarakat telah mendapat jaminan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, masih banyak warga miskin yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan karena terkendala ongkos perjalanan, kondisi fisik yang lemah, hingga tidak adanya keluarga yang bisa mengantar ke puskesmas atau rumah sakit.
"Setelah kami evaluasi, ternyata masyarakat tidak mampu tetap tidak berangkat ke rumah sakit maupun puskesmas. Alasannya karena mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan dan memikirkan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Dari situlah muncul ide menghadirkan program Homecare," kata Fawait saat memberikan pidato sambutannya dalam Peluncuran Program Homecare.
Ia menjelaskan, pemerintah awalnya hanya mampu menyediakan 10 unit kendaraan baru untuk mendukung program tersebut. Namun setelah dihitung, kebutuhan armada mencapai sekitar 50 unit sehingga masih kekurangan 40 kendaraan.
Kondisi itu membuat pemerintah memilih melakukan efisiensi dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang sudah dimiliki.
"Kami hanya mampu membeli 10 mobil baru. Ternyata masih kurang 40 unit. Akhirnya saya minta mobil kepala OPD kami tarik. Bahkan mobil camat juga kami tarik agar bisa digunakan untuk pelayanan Homecare," ujarnya.
Selain digunakan tenaga kesehatan saat mendatangi rumah pasien, kendaraan tersebut nantinya juga akan ditempatkan di tiga rumah sakit daerah untuk mengantar pulang pasien kurang mampu setelah menjalani perawatan.
"Bahkan camat-camat juga mobilnya kami tarik. Insya Allah akan kami serahkan ke tiga rumah sakit untuk mengantarkan warga yang tidak mampu setelah selesai perawatan sampai ke rumahnya," ucap Fawait.
Program Homecare akan dijalankan oleh 50 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah diantaranya RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat, dengan melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan.
Petugas akan mendatangi rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, kemudian memfasilitasi konsultasi melalui layanan telemedicine dengan dokter umum, dokter spesialis hingga dokter subspesialis apabila diperlukan.
Fawait mengatakan kebijakan tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan di Jember yang berdampak pada sektor kesehatan. Menurutnya, kemiskinan menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting serta kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember.
"Saya sejak kecil selalu diingatkan almarhum ayah untuk memperhatikan masyarakat miskin. Ketika menjadi bupati, saya juga diingatkan ibu saya bahwa jika ada ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga terjadi sesuatu, maka yang berdosa adalah bupatinya. Itu yang membuat kami berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar menyentuh masyarakat," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, sebelum meluncurkan Homecare, Pemkab Jember telah melakukan efisiensi anggaran, termasuk membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan sejumlah kendaraan dinas OPD.
Efisiensi tersebut digunakan untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat hingga Jember berhasil mencapai status UHC Prioritas.
"Mobil dinas bupati kami batalkan, mobil dinas OPD juga kami batalkan. Efisiensi itu kami gunakan agar masyarakat Kabupaten Jember bisa mendapatkan jaminan kesehatan," kata Mantan Anggota DPRD Provinsi Jatim ini.
Program Homecare ini sekaligus menjawab berbagai persoalan yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Lamanya antrean pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit membuat sebagian pasien penyakit kronis memilih menghentikan pemeriksaan rutin. Kondisi tersebut berisiko memicu komplikasi penyakit seperti hipertensi dan diabetes melitus.
Kepala Puskesmas Ajung, dr. Nur Rakhman Ahadi, sebelumnya mengungkapkan hipertensi dan diabetes melitus menjadi dua penyakit kronis terbanyak di wilayah kerjanya. Hingga kini terdapat sekitar 235 pasien penyakit kronis yang rutin dipantau.
"Kalau diobati dengan baik, komplikasi bisa dicegah. Memang penyakitnya tidak bisa sembuh total, tetapi bisa dikendalikan sehingga pasien tetap dapat hidup seperti orang sehat," ujarnya.
Keluhan juga datang dari warga. Zainah (69), warga Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, mengaku sering menunda berobat karena antrean pelayanan yang panjang. Sementara Ita (40), warga Desa Sukamakmur, berharap ada layanan kesehatan yang dapat mendatangi rumah karena ayahnya yang sudah lanjut usia kesulitan menuju fasilitas kesehatan.
Editor : Abdul Aziz Qomar
