KLIKJATIM.Com | Sumenep – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep, Madura, ternyata masih menyimpan persoalan terkait perlindungan tenaga kerja. Hingga saat ini, ribuan relawan yang terlibat dalam operasional dapur MBG disebut belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Masalah tersebut mencuat di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep. Saat ini, tercatat sebanyak 114 dapur telah aktif beroperasi di kawasan daratan maupun kepulauan, dengan sebagian besar di antaranya sudah berjalan lebih dari satu tahun.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur Rahman, mengungkapkan bahwa masih ditemukan sejumlah pengelola dapur yang belum menuntaskan proses pendaftaran relawan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diwajibkan.
"Tidak semua Kepala SPPG itu respons cepat. Saat ditanya sudah diurus atau belum BPJS Ketenagakerjaannya, jawabnya sudah. Tapi setelah kami cek ke BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, ternyata belum," kata Kholil, Selasa (9/6/2026).
Jumlah relawan yang terlibat dalam program nasional ini tergolong sangat besar. Berdasarkan estimasi lapangan, setiap dapur rata-rata melibatkan sekitar 30 relawan untuk mendukung operasional harian. Dengan total 114 dapur yang saat ini aktif, jumlah relawan diperkirakan sudah mencapai 3.420 orang.
Angka ini dipastikan akan terus melonjak seiring adanya rencana pengoperasian 10 dapur baru dalam waktu dekat. Namun, kepastian perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja garda depan ini belum sepenuhnya terwujud.
Data yang dihimpun pihak SPPG menunjukkan bahwa baru sekitar 30 persen relawan yang telah atau sedang menjalani proses pendaftaran. Sementara untuk jumlah kepesertaan yang benar-benar telah aktif meneriama perlindungan, pihak SPPG belum bisa memastikan angka riilnya karena data lapangan masih terus diperbarui.
Kholil menjelaskan, kewajiban untuk mengurus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya berada pada ranah mitra dan yayasan yang mengelola dapur MBG. Sementara itu, petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai kepala dapur hanya bertanggung jawab pada koordinasi dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa faktor finansial tidak seharusnya menjadi kendala. Biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah masuk dalam komponen anggaran operasional masing-masing dapur. Oleh karena itu, pengelola tidak semestinya menunda pemenuhan hak para pekerja dapur.
"Kami terus mendorong seluruh mitra dan yayasan agar segera menyelesaikan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh relawan," tegasnya.
Di tengah ekspansi program MBG yang terus berkembang pesat di Bumi Sumekar, persoalan perlindungan kerja ini menjadi perhatian serius. Bagaimanapun, para relawan merupakan ujung tombak operasional dapur yang setiap hari bekerja memastikan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat dapat berjalan sesuai target.
Editor : Fatih
