KLIKJATIM.Com | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik menjadikan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah dalam dua tahun ke depan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Dialog Publik bertajuk Sinergi DPRD Gresik dan KWGe dalam Mengawal Jalan Poros Desa di Gedung GNI, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang digelar Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta sejumlah insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Yani mengapresiasi peran KWGe dan DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan jalan poros desa kini memiliki urgensi yang semakin besar setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Regulasi tersebut memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.
“Sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa. Karena itu, pembangunan JPD menjadi salah satu fokus utama kami,” ujar Yani.
Ia mengakui kebutuhan pembangunan dan perbaikan jalan poros desa di Gresik cukup besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Meski demikian, Pemkab Gresik bersama DPRD telah menyamakan persepsi untuk memprioritaskan penanganan JPD pada periode 2026 hingga 2027.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama Dinas PUTR, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik membutuhkan penanganan jalan poros desa dengan tingkat urgensi yang berbeda-beda.
Karena itu, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kami harus memetakan mana ruas yang mengalami kerusakan berat dan mana yang rusak sedang, sehingga anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Yani mencontohkan pembangunan Jalan Menganti yang sebelumnya dianggap sulit direalisasikan. Namun melalui pengerjaan bertahap, manfaat pembangunan kini mulai dirasakan masyarakat.
“Kalau dulu tidak mulai dikerjakan, mungkin sampai sekarang hasilnya belum terlihat. Tetapi ketika dicicil dan dilakukan secara bertahap, manfaatnya dapat dirasakan,” tuturnya.
Ia berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan hingga tuntas sebelum masa jabatannya bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif berakhir.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan menempatkan jalan poros desa sebagai salah satu prioritas utama.
Menurut Syahrul, kebutuhan anggaran untuk penanganan seluruh jalan poros desa di Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaannya.
“Yang terpenting saat ini adalah menentukan prioritas pembangunan agar penanganan jalan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Syahrul juga mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas desa.
“Dulu masyarakat terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Semangat seperti itu perlu kita bangkitkan kembali agar pembangunan menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
