KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3).
Pertemuan strategis ini bertujuan menyiapkan langkah antisipatif sekaligus memetakan risiko kekeringan menjelang puncak kemarau 2026.
Rakor ini menjadi penguatan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Taufiq Hermawan, serta Kabasarnas Jatim Nanang.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai sejak dini akibat adanya anomali cuaca. Di saat beberapa wilayah masih bergelut dengan dampak banjir, potensi kekeringan sudah mulai nampak di titik lain.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” tegas Khofifah.
Berdasarkan proyeksi BMKG, Jawa Timur akan memasuki fase kekeringan mulai April 2026, dengan intensitas yang meningkat pada Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Salah satu poin krusial dalam rakor ini adalah menjaga ketahanan pangan. Khofifah menargetkan Indeks Pertanaman (IP) padi di Jawa Timur tidak mengalami penurunan meski di tengah ancaman kemarau.
"Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional. Produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia. Kita berharap IP Jawa Timur berada di angka 2,7 bahkan ada daerah seperti Ngawi yang mencapai 3,5," jelasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim telah memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi irigasi perpompaan dan pembangunan sumur dalam.
Strategi penanganan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu emenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan suplai air irigasi untuk sektor pertanian agar produksi tidak terganggu.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan peringatan serius terkait potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), berkaca pada kejadian di Riau dan Natuna. Ia menekankan bahwa penanganan kekeringan dan kebakaran tidak bisa dilakukan secara parsial.
"Bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami bersama Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan. Penanganan ini adalah kolaborasi dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat," ujar Suharyanto.
Sejumlah langkah taktis yang disepakati dalam rakor tersebut meliputi penguatan satgas darat untuk penanganan dini potensi titik api, penyediaan sumber air dengan pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih.
Selain itu juga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan jika diperlukan untuk mengisi embung dan cadangan air, dan kesiapan armada udara dengan penempatan helikopter water bombing di titik strategis seperti Bandara Iswahjudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya.
"Prediksi BMKG menunjukkan puncak kemarau Agustus 2026 akan merata dari Madiun hingga Banyuwangi. Kami siapkan armada udara sesuai kebutuhan di lapangan, sebagai catatan saat musim El Nino nasional kami siapkan hingga 50 unit," pungkas Letjen TNI Suharyanto.
Di akhir rakor, Gubernur Khofifah memastikan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, dalam posisi siaga penuh untuk memberikan perlindungan dan bantuan kedaruratan bagi masyarakat yang terdampak.
Editor : Fatih
