KLIKJATIM.Com | Gresik – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi, menggelar kegiatan Reses (Serap Aspirasi) Masa Persidangan I Tahun 2026 di dua kecamatan, yakni Sidayu dan Ujungpangkah, Minggu (15/2/2026).
Di Kecamatan Sidayu, reses dilaksanakan di Desa Kertosono dan dihadiri perwakilan tokoh masyarakat serta delegasi dari 21 desa se-Kecamatan Sidayu. Sementara di Kecamatan Ujungpangkah, kegiatan berlangsung di MI Tarbiyatul Islam, Desa Bolo, dengan dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dari 13 desa.
Dalam sambutannya, Imron menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan instrumen strategis untuk menyerap aspirasi riil masyarakat yang harus diselaraskan dengan program Nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
“Semua usulan yang masuk harus memiliki benang merah dengan visi pembangunan daerah agar percepatan kesejahteraan dapat dirasakan merata, termasuk di Sidayu dan Ujungpangkah,” ujarnya.
Sinkronisasi Aspirasi dan Struktur Belanja Daerah
Imron memaparkan bahwa postur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mencakup Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Keuangan (BK), serta Bantuan Sosial (Bansos). DPRD, lanjutnya, memiliki peran sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan penganggaran daerah.
“Kami di DPRD berfungsi sebagai jembatan. Melibatkan kepala desa dan perangkatnya adalah langkah tepat untuk ‘belanja persoalan’, karena merekalah yang memahami langsung dinamika di akar rumput,” tegasnya saat reses di Ujungpangkah.
Fokus Prioritas Pokir 2027
Terkait perencanaan tahun anggaran 2027, Imron menekankan pentingnya sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan “Kamus Usulan” sebagai acuan prioritas pembangunan. Ia mengajak seluruh perwakilan desa untuk memahami skema tersebut agar pengawalan distribusi anggaran dapat dilakukan secara bersama.
Lima program prioritas yang akan menjadi fokus Pokir 2027 meliputi:
1. Infrastruktur Jalan Poros Desa untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
2. Perbaikan Drainase Perkotaan/Pemukiman guna pencegahan banjir.
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
4. Perbaikan Jalan Lingkungan hingga ke gang-gang permukiman.
5. Rehabilitasi Posyandu guna mendukung peningkatan layanan kesehatan dasar dan penurunan stunting.
“Perubahan mekanisme pengusulan Pokir ini adalah awal yang baik dari sisi ketertiban perencanaan dan administrasi. Kita harus lebih rinci dan peka melihat kebutuhan desa agar prioritas benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.
Dalam sesi dialog di Ujungpangkah, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan kritis. Kepala Desa Glatik, Sukhyan, mempertanyakan apakah prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil atau sekadar validasi data administratif. Sementara Abdul Hamid Syah, tokoh pemuda Desa Banyuurip, menyoroti langkah konkret dalam optimalisasi penyerapan Dana Hibah Pendidikan di tengah perubahan mekanisme pengusulan dan pencairan.
Reses di Sidayu ditutup dengan doa yang dipimpin Kyai Amrullah Nuri Arif, Ketua Dewan Syuro DPAC PKB Kecamatan Sidayu. Sedangkan di Ujungpangkah, doa dipimpin KH Nadlori, Sekretaris Dewan Syuro DPAC PKB Kecamatan Ujungpangkah.
Melalui rangkaian reses ini, Imron Rosyadi berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat lebih inklusif, terarah, serta benar-benar menjawab kebutuhan fundamental masyarakat di tingkat desa.
Editor : Abdul Aziz Qomar
