KLIKJATIM.Com | Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih kembali membuahkan hasil di tingkat nasional.
Dua rumah sakit plat merah milik Pemprov Jatim, yakni RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dan RSUD Dr. Soedono Madiun, resmi meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (11/2).
Capaian prestisius ini merupakan pengakuan tertinggi atas konsistensi Jawa Timur dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang transformasi budaya kerja yang terus diperkuat di seluruh perangkat daerah, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan.
“Predikat ini bukan tujuan akhir, tetapi milestone dari proses panjang membangun birokrasi yang berintegritas. Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi benar-benar menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih pasti bagi masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah usai menerima penghargaan.
Khofifah menekankan bahwa sektor kesehatan memiliki posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat. Integritas dalam tata kelola rumah sakit dipandang sebagai fondasi utama untuk menghadirkan layanan yang profesional dan berkeadilan bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
“Rumah sakit adalah representasi paling nyata kehadiran negara. Ketika tata kelolanya bersih dan sistemnya kuat, maka masyarakat akan merasakan pelayanan yang bermutu, akuntabel, dan manusiawi,” tegasnya.
Prestasi dua RSUD ini sekaligus mempertebal rapor hijau pembangunan Zona Integritas di Jawa Timur. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 10 unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 unit kerja meraih predikat WBBM. Hebatnya, 100 persen perangkat daerah dan unit kerja di bawah naungan Pemprov Jatim telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administratif. Ukurannya adalah dampak. Apakah masyarakat lebih mudah mengakses layanan? Apakah prosedur lebih sederhana? Apakah anggaran dikelola lebih akuntabel? Itu yang terus kita kawal,” kata Khofifah menambahkan.
Bagi Gubernur Khofifah, esensi dari setiap proses birokrasi adalah kemanfaatan yang dirasakan oleh rakyat melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab di setiap lini pelayanan publik.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan setiap layanan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Inilah esensi reformasi birokrasi,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas adalah strategi utama untuk mengikis budaya koruptif dan membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 297 instansi pemerintah yang berpartisipasi, di mana hanya 133 unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK dan/atau WBBM.
“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” jelas Menteri Rini.
Melalui penghargaan ini, diharapkan seluruh instansi penerima penghargaan dapat menjadi energi kolektif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga kehadiran pemerintah benar-benar nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Editor : Fatih
