KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengendalikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali meningkat pada awal 2026. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah percepatan vaksinasi massal ternak melalui penyaluran 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, vaksinasi PMK menjadi prioritas utama mengingat Jawa Timur berperan sebagai salah satu lumbung ternak nasional. Perlindungan populasi ternak dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat sekaligus stabilitas ekonomi daerah.
“Percepatan vaksinasi ini sangat penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity agar ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Pada tahap pertama, kami mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin,” ujar Khofifah, Kamis (29/1).
Sejalan dengan itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang digelar pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi terhadap ternak milik masyarakat.
Distribusi 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan di masing-masing daerah. Vaksin ini menjadi bagian dari program vaksinasi PMK berkelanjutan yang direncanakan berlangsung hingga September 2026.
“Ini merupakan langkah antisipatif untuk melindungi populasi ternak di Jawa Timur. Distribusi vaksin skala besar mulai dilakukan hari ini,” tegas Khofifah.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan sebanyak 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus bagi Provinsi Jawa Timur.
“Koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus kami lakukan. Tahun ini, Jawa Timur mendapatkan alokasi total 1,51 juta dosis vaksin PMK,” imbuhnya.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga diperkuat melalui penerapan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi berkelanjutan kepada para peternak. Petugas kesehatan hewan disiagakan di pasar-pasar hewan untuk mencegah peredaran ternak yang terindikasi sakit.
Pemprov Jatim juga membuka opsi penutupan sementara pasar hewan, khususnya di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau yang masuk dalam zona merah.
Sebagai langkah tambahan, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri. Keterlibatan perangkat desa, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas turut diperkuat untuk monitoring dan pendampingan peternak di lapangan.
“Penanganan PMK harus dilakukan secara terpadu. Kami bergerak bersama lintas sektor agar pengendalian PMK dapat berjalan cepat, efektif, dan berkelanjutan,” ungkap Khofifah.
Di akhir, Gubernur Khofifah mengimbau pemerintah kabupaten/kota serta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi, serta disiplin menjaga kesehatan ternak guna menekan penyebaran PMK dan menjaga keberlangsungan peternakan rakyat.
Editor : Abdul Aziz Qomar
