KLIKJATIM.Com | Gresik — Sejumlah fraksi di DPRD Gresik melayangkan serangkaian pertanyaan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik tahun 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi atas R-APBD Kabupaten Gresik 2026, kemarin.
Fokus kritik mengerucut pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan transfer pusat, hingga efektivitas belanja daerah.
Dalam R-APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,3 triliun, dengan rincian PAD Rp 1,5 triliun dan pendapatan transfer Rp 1,7 triliun. Fraksi PKB yang dibacakan H. Sujono SH menilai pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara lebih komprehensif.
“Mohon penjelasan tren capaian 2025 dan proyeksi kinerja tahun 2026, termasuk kajian atas pola intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang perlu dilaporkan secara berkala ke DPRD,” pinta Sujono saat membacakan pandangan umum Fraksi PKB.
Fraksi PKB juga menyoroti optimalisasi aset daerah yang dinilai masih belum maksimal sebagai sumber peningkatan retribusi. “Mohon dijelaskan potensi aset daerah yang bisa dioptimalkan pada 2026,” tambahnya.
Sorotan Belanja Daerah: Non-ASN hingga Efektivitas Hibah
Belanja daerah dalam R-APBD 2026 mencapai Rp 3,5 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,5 triliun, belanja modal Rp 214 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 680 miliar.
Fraksi PKB juga mengulik permasalahan menumpuknya tenaga non-ASN terutama di sektor pendidikan yang berdampak pada pembengkakan belanja barang dan jasa.
“Mohon dijelaskan berapa jumlah non-ASN di seluruh perangkat daerah dan apa urgensinya bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Sujono.
Di sektor hibah, PKB menilai kompleksitas alokasi dan implementasi hibah masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Mereka meminta penjelasan skema pengakomodasian kebutuhan layanan publik seperti klinik mabarot, lembaga pendidikan, pesantren, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Gerindra Pertanyakan Defisit dan Penurunan Belanja Modal
Pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Muchamad Zaifuddin menyoroti adanya pemotongan transfer pusat sebesar Rp 539 miliar dibanding RKPD. Kondisi ini menimbulkan defisit anggaran Rp 143,15 miliar atau -4,26%, yang melampaui batas maksimal defisit APBD sebesar 3,75%.
“Bagaimana strategi konkret Pemkab Gresik untuk menutup defisit ini selain peningkatan PAD dari PBB, pajak restoran, parkir, hiburan, dan aset daerah?” tanya Zaifuddin.
Fraksi Gerindra juga mengkritisi penurunan belanja modal yang dikhawatirkan berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta fasilitas kesehatan.
“Keluhan publik seperti banjir di Puskesmas Kepatihan dan keterbatasan ruang di Puskesmas Kedamean membutuhkan prioritas. Mohon dijelaskan bagaimana alokasi belanja modal ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, alokasi BTT yang turun dari Rp 20 miliar menjadi Rp 10 miliar dinilai berisiko. Gerindra mempertanyakan apakah anggaran tersebut cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit.
NasDem–Demokrat Tekankan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi Aset
Fraksi NasDem–Demokrat melalui juru bicaranya, M. Ainul Yaqin, menyoroti kenaikan PAD sebesar Rp 28 miliar yang dinilai masih jauh dari cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Penurunan belanja daerah sebesar Rp 441 miliar hanya untuk menyeimbangkan berkurangnya transfer pusat sebesar Rp 539 miliar. Cita-cita kemandirian fiskal masih tampak samar di kejauhan,” kritiknya.
Ia juga menyinggung besarnya investasi di Kabupaten Gresik, termasuk capaian Investment Award Jawa Timur 2024 dengan nilai fantastis Rp 37,9 triliun, tertinggi di regional.
“Secara konsep, investasi besar seharusnya berdampak langsung pada peningkatan PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi. Mohon penjelasan mengapa kenaikannya belum signifikan,” ujarnya.
Terkait pengelolaan aset daerah, Fraksi NasDem–Demokrat menegaskan bahwa ketidakoptimalan pengelolaan aset merupakan “kebocoran potensi fiskal” yang harus segera dibenahi.
“Pengelolaan aset yang profesional, inovatif, dan berorientasi nilai tambah harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar
