KLIKJATIM.Com | Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar rapat penyampaian hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Gresik memaparkan sejumlah poin penting hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap OPD mitra kerja.
Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Rizaldi Saputra menyampaikan bahwa pembahasan kali ini berfokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, kesejahteraan perangkat desa, serta efisiensi pengelolaan fiskal daerah.
Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Komisi I menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas desa serta memperkuat sosialisasi bagi kepala desa. Salah satu perhatian utama adalah potensi konflik sosial akibat isu pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama yang berkaitan dengan Penghasilan Tetap (SilTap) kepala desa dan perangkat desa.
“Komisi I merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meninjau kembali plotting anggaran tersebut dan mengupayakan agar pagunya minimal sama dengan tahun 2025,” ujar Rizaldi, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, Komisi I meminta Dinas PMD melakukan sosialisasi secara jelas dan menyeluruh terkait kebijakan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Terkait pelayanan administrasi kependudukan, Komisi I meminta Dispendukcapil Gresik untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,21 miliar kepada Bupati Gresik. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung keperluan cetak KTP, KK berbarcode, serta dokumen adminduk lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menghindarkan Gresik dari ketergantungan terhadap daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan layanan kependudukan.
“Komisi I juga meminta pimpinan DPRD Gresik agar merekomendasikan kepada Tim Anggaran dan Badan Anggaran supaya menetapkan pagu berdasarkan urgensi dan prioritas pelayanan publik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),” tambah Rizaldi.
Sementara itu, terkait manajemen kepegawaian, Komisi I meminta BKPSDM Gresik melakukan pemetaan kebutuhan ASN dan PPPK di seluruh OPD serta kelurahan hingga tahun 2029. Perencanaan menyeluruh ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan agar keuangan daerah tetap sehat dan proporsional.
Untuk Inspektorat Gresik, Komisi I menekankan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan Indikator Pelayanan Publik (IPP). Inspektorat diharapkan lebih aktif dalam monitoring dan berkoordinasi dengan DPRD agar hasil survei kepuasan masyarakat meningkat seiring dengan perbaikan kinerja OPD.
Selain menyoroti pelayanan publik, Komisi I juga mendorong seluruh OPD mitra kerja untuk memperkuat inovasi program yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi dan sinergi antara DPRD dan OPD disebut menjadi kunci agar inovasi yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Menanggapi kondisi fiskal yang menantang akibat pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Komisi I mengimbau seluruh OPD agar beradaptasi dengan memperkuat upaya optimalisasi potensi daerah. Hal ini termasuk inovasi dalam pengelolaan aset, pemberdayaan BUMD dan BUMDes, serta penguatan koperasi desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal yang menantang, seluruh OPD harus kompak dan kreatif dalam mencari solusi. Kemandirian desa dan efisiensi pengelolaan aset daerah akan menjadi kunci ketahanan ekonomi Gresik ke depan,” pungkas Rizaldi.
Editor : Abdul Aziz Qomar
