KLIKJATIM.Com | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Wamen Ossy menekankan bahwa permasalahan pertanahan memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
"Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujarnya.
Baca Juga : Wabup Gresik Sambut Kepala ATR/BPN Baru, Dorong Sinergi dan Peningkatan Layanan
Sinergi lintas sektor sangat penting mengingat banyak konflik agraria berkaitan erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya roadmap penyelesaian masalah yang melibatkan para pemangku kepentingan.
“Spirit kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Wamen Ossy.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan HAM sebagai landasan utama. Hal ini mengingat dampaknya yang langsung pada sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Baca Juga : Bank Jatim Serahkan 455 Tenda Portabel untuk UMKM Situbondo Lewat Program CSR
“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sumber hidup mereka. Karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies Hidayah.
Komnas HAM berharap sinergi kelembagaan ini mampu memperkuat langkah penyelesaian sengketa pertanahan yang kerap berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan akan muncul kesepahaman dan pembagian peran antarpihak terkait.
Mendampingi Wamen Ossy dalam pertemuan ini adalah Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir pula sejumlah jajaran dari Komnas HAM. (yud)
Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi
