KLIKJATIM.Com | Gresik – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik 2025–2029 diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Gresik yang membahas Ranperda tersebut menegaskan akan bekerja secara fokus meski waktu pembahasan hanya sebulan.
“Ada tiga hal utama yang kami kerjakan untuk mengatasi persoalan silang sengkarut di Kabupaten Gresik. Kami tidak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen formal kepala daerah sebagai legalitas semata. Dokumen ini harus bersifat holistik dan memunculkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Ketua Pansus I DPRD Gresik, Imron Rosyadi, Senin (2/6/2025).
Imron menambahkan, Pansus I tidak ingin RPJMD dipenuhi program tanpa dampak. Sebaliknya, dokumen ini harus menjadi penyempurna atas capaian pembangunan di periode pertama kepala daerah.
“Semoga RPJMD 2025–2029 menjadi penyempurna program-program baik yang sudah dilakukan sebelumnya, mengingat kepala daerah kini menjabat di periode kedua,” imbuhnya.
Menurutnya, draf Ranperda RPJMD juga diharapkan menjadi pemantik partisipasi publik agar masyarakat Gresik turut memahami arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Dokumen ini bukan hanya milik pemerintah dan DPRD, tetapi harus terbuka untuk partisipasi masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD, mengapresiasi dorongan agar RPJMD benar-benar berpihak pada rakyat—terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pertumbuhan antar wilayah.
Baca juga: Pemkab Gresik Gencarkan Razia Rokok Ilegal dan Sosialiasikan Barang Kena Cukai“RPJMD disusun berdasarkan prinsip inklusivitas dan keadilan melalui proses musrenbang yang melibatkan masyarakat luas. Fokus utama diarahkan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, serta pemberdayaan desa dan kawasan,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penurunan angka pengangguran dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,17�n penurunan pengangguran terbuka hingga 3,9% pada 2030.
Di sektor pendidikan, target ditetapkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi 11,25 tahun, serta memperkuat literasi digital melalui program smart school dan kolaborasi dengan platform daring.
Plt Bupati juga menyambut baik perhatian Fraksi PKB terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pesantren. Ia menyebut telah disiapkan program strategis seperti inkubasi bisnis pesantren, pelatihan santri prakerja, serta fasilitasi akses permodalan syariah.
“Kami berkomitmen mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dalam pembangunan karakter masyarakat Gresik, termasuk penguatan kelembagaan TPQ, madin, dan pondok pesantren,” pungkasnya. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
