KLIKJATIM.Com | Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN), berhasil memenangkan sengketa atas lahan seluas kurang lebih 3,5 hektar yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Kalap, Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi intensif antara Pelindo dan JPN dalam mempertahankan kepemilikan negara terhadap aset strategis tersebut.
Lahan yang disengketakan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pelindo berdasarkan Sertipikat HPL Nomor 5 yang diterbitkan pada tahun 2001. Selama bertahun-tahun, pemanfaatan lahan terhambat akibat klaim dari pihak lain, yakni PT Kapuas Prima Coal Tbk, yang menggugat kepemilikan tanah tersebut.
Dalam menghadapi sengketa ini, Pelindo menggandeng JPN dari Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat posisi hukum di pengadilan. Kolaborasi ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
Melalui Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 27 Maret 2025 Nomor: 37/Pdt.G/2022/PNPbu Jo. 102/PDT/2022/PTPLK Jo. 4256K/PDT/2023 Jo. 217 PK/PDT/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Kapuas Prima Coal Tbk. Putusan ini mempertegas bahwa lahan tersebut sah dimiliki oleh Pelindo.
Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak. “Keberhasilan ini adalah hasil sinergi tim di seluruh level, serta dukungan penuh dari JPN. Pengamanan aset ini sangat penting bagi keberlangsungan operasional pelabuhan dan stabilitas logistik di Kalimantan Tengah,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan bahwa seluruh aset milik negara yang dikelola oleh Pelindo akan terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami berkomitmen untuk menjaga setiap jengkal aset yang telah dipercayakan negara kepada kami,” tegasnya. (qom)
Editor : Wahyudi
