KLIKJATIM.Com | Gresik - Dinas PUTR telah melunasi hutang Rp142 miliar pekerjaan tahun 2023, namun demikian, banyak catatan yang diberikan Komisi III DPRD Gresik terkait kinerja Dinas PUTR tahun lalu.
Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyampaikan, realisasi serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) memang tinggi, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga Pemkab Gresik harus berhutang kepada kontraktor/rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUTR.
"Tentu ini harus jadi titik evaluasi, agar penganggaran tahun ini tidak tidak seperti tahun lalu, jika terjadi hutang kan akan menggangu anggaran tahun selanjutnya," ujar Hamdi Usai rapat evaluasi dengan Dinas PUTR.
Dijelaskan, penganggaran di Dinas-dinas besar seperti Dinas PUTR harus mendasarkan pada potensi pendapatan riil, agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.
"Seharusnya secara umum, penganggaran harus rasional, dengan berbasis potensi riil," imbuh Hamdi, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik.
Baca juga: URC Bina Marga Dinas PUTR Pemkab Gresik, Respon Cepat Kerusakan Jalan yang Dikeluhkan WargaDiterangkan, dampak dari kekurangan anggaran di Dinas PUTR, ada beberapa pekerjaan di 2023 yang tidak selesai. Pekerjaan - pekerjaan tersebut yaitu Pengadaan tanah fasilitas penunjang saluran irigasi Lumbung air Sukodono, dengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar. Pengadaan tanah kali Lamong Rp2,4 miliar. Pembangunan jalan Domas- Gluranploso Rp940 juta. Pembangunan jembatan Pacuh Rp581 juta, dan Konsultasi pengawasan pembangunan jembatan Pacuh Rp35 juta.
"Ini tidak boleh terjadi lagi di tahun anggaran ini (2024)," imbuh Hamdi.
Pada kesempatan evaluasi tersebut, Komisi III memberikan masukan untuk memprioritaskan normalisasi saluran air atau anak sungai yang menjadi tanggung jawab Bidang Sumberdaya Air Dinas PUTR. Karena pada musim hujan di banyak wilayah sering terjadi genangan karena saluran air dangkal.
"Lalu untuk URC Bina Marga kami sarankan memakai aspal hot mix agar lebih kuat kerekatannya," sambung Hamdi.
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Arif Rosyidi mengingatkan, pengawas pekerjaan menjadi hal yang tak kalah penting.
"Tadi sudah saya ingatkan jangan sampai pekrjaan baru selsai sudah ambles. Itu karena pengawasan yang lemah," katanya. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
