KLIIKJATIM.Com | Gresik — Perolehan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir tahun pada triwulan pertama tahun ini baru mencapai Rp967.442.068, padahal target tahun ini Rp9 miliar.
Kondisi ini menjadi pertanyaan kalangan dewan, terutama anggota Komisi III DPRD Gresik. Abdullah Hamdi, salah satu anggota Komisi III DPRD Gresik mempertanyakan cara pengelolaan parkir tepi jalan umum yang menjadi sumber utama retribusi.
Di tengah sulitnya mendulang penghasilan parkir dan target yang tinggi, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik malah menghapus sistem pembayaran parkir non tunai via QRIS.
Dia mempertanyakan, apa dengan kembali ke sistem pembayaran manual dengan karcis, kebocoran pendapatan parkir akan bisa diminimalisir.
"Kalau target saya rasa juga tidak target lagi tahun ini. Malah dikembalikan ke sistem tunai, apa dengan kembali full tunai target pendapatan bisa dicapai?," tanya dia.
Dalam rapat evaluasi triwulan satu terkait kinerja pendapatan, Komisi III mempertanyakan cara Dishub membenahi penyelenggaraan parkir.
Baca juga: Bayar Parkir di Gresik Kembali Full Tunai
Kata Hamdi, Dishub melakukan sejumlah pembenahan dengan melakukan evaluasi terhadap sejumlah titik.
"Selain di titik-titik parkir yang jukirnya diganti, calon pengelola baru akan dinilai dulu, jadi calon pengelola tidak tunggal yang diseleksi," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Tata Kelola Prasarana Perhubungan Arditra Risdiansah menyebut, jumlah perolehan parkir per Maret 2023 rinciannya parkir tepi jalan umum Rp761.050.068, dan tempat khusus parkir Rp206.392.000.
"Diharap, penerapan pembayaran parkir tunai sekarang bisa meningkatkan pendapatan parkir. Dengan dibarengi sosialisasi gerakan meminta karcis atau disingkat Gemas," tandasnya. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
