KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap tidak ada lagi revisi dalam program penanganan banjir kecuali soal metode baru.
“Tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Wali Kota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Makanya pasca dua wali kota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono, Selasa (11/10/22).
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah fokus membenahi sistem drainase dan cukup besar dalam mengalokasikan anggaran.
Pada 2022 ini, anggaran yang disiapkan Rp 541,1 miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan, yakni operasi dan pemeliharaan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase perkotaan, serta pembangunan sistem drainase.
Sekadar tahu, sistem drainase perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.
Pada 2023, anggaran meningkat menjadi Rp 867 miliar. Menurut Baktiono, anggaran sebesar itu total meliputi drainase, box culvert, u ditch atau saluran air kecil maupun besar.
Baktiono berharap di tengah kota harus banyak dipasang box culvert, contohnya di Jalan Embong Malang ada gorong-gorong sejak zaman Belanda.
Ia juga berharap petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota.
“Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter, memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terangnya.
Selain itu, Baktiono meminta DSDABM juga menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.
“Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung,” pungkasnya.(adv/mkr)
Editor : Redaksi
