Di Jatim Ada 69 Ribu Disabilitas, Tapi Baru 71 Persen yang Dapatkan Dokumen Kependudukan

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meluncurkan Gerakan Percepatan Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas di Hotel JW Marriott, Surabaya, Kamis (16/6/2022).

Kamis, 20 Agu 2026 18:11 WIB

Khofifah Perkuat Kerja Sama Jatim-Singapura, Bidik Investasi dan Peningkatan SDM

Khofifah menyebut, gerakan ini sebagai bagian dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Kata dia, kesetaraan perlakuan menjadi tugas bersama semua pihak.

"Kalau kita mau memaksimalkan capaian SDGs, maka antara lain adalah memastikan bahwa no one left behind. Berarti penyandang disabilitas harus mendapatkan hak pemenuhan dokumen kependudukan seperti warga negara lainnya. Dan kesetaraan perlakuan ini menjadi tugas ikhtiar kita bersama," ujarnya.

Khofifah juga menyinggung soal kelompok masyarakat lain yang masih belum terpenuhi administrasi kependudukannya yang dikenal unregistered people.

"Masyarakat kategori unregistered people, mereka potensial mengalami kemiskinan struktural karena mereka tidak terdata maka tidak bisa menerima berbagai program peindungan sosial," lanjutnya.

Sementara itu, Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyebut, menurut data BPS, penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 20,9 juta jiwa. Jatim jadi provinsi terbesar nomor 2 dalam kependudukan disabilitas.

"Dan saya lihat, Jatim yang paling semangat melakukan inovasi dan terobosan untuk disabilitas. Ini membuat kami merasa sangat diapresiasi," ucapnya.

"Dan ini memberikan harapan bagi kami. Saya ini juga penyandang disabilitas, yakni tuna rungu. Berasal dari Nganjuk dan hari ini pulang. Sekarang Alhamdulillah saya adalah staf khusus Presiden. Jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman penyandang disabilitas juga bisa," pesannya.

Rabu, 19 Agu 2026 17:50 WIB

Gubernur Khofifah Dorong ASN Jatim Jadikan Pengabdian sebagai Energi untuk Berinovasi

Sedangkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, selama 7 tahun ia menjabat, ada lubang kependudukan yang tidak bisa kita selesaikan. Yakni komunitas disabilitas dan komunitas adat terpencil.

"Ini karena banyak ruang tertutup di sana. Jadi kalau Dukcapil turun sendiri tidak akan bisa terselesaikan. Maka harus turun semua, bergerak bersama. Dari hulu ke hilirnya, mulai dari Gubernur, Bupati-Walikota, Camat, kepala sekolah, sampai keluarga," tuturnya.

Zudan menyebutkan, gerakan jemput bola pendataan kependudukan penyandang disabilitas ini telah dimulai di Jakarta 14 Maret 2022. Dalam 3 bulan bergerak, rata-rata data masuk mencapai 220.000 per bulan.

"Maka di Jatim, dengan 38 kabupaten/kota, kalau sehari bisa mendata 100 orang saja maka se-Jatim bisa mendata 3.800 per hari. Tapi saya minta, jangan lupa ragam disabilitas tiap orang dicatat. Dan untuk penyandang disabilitas jiwa dan sensorik harus ada ahli yang mendampingi," imbuhnya.

Di akhir, Zudan meminta agar pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan afirmasi dan prioritas. Untuk itu, kedua hal ini harus sudah dimunculkan sejak awal perencanaan pembangunan.

Senin, 17 Agu 2026 06:30 WIB

Pasar Murah Jelang HUT RI, Khofifah Dekatkan Pangan Terjangkau ke Warga Surabaya

"Ada penyandang disabilitas yang harus diprioritaskan. Untuk itu, kita memerlukan afirmasi karena mereka memiliki banyak keterbatasan. Di sinilah esensi jemput bola. Dari titik prioritas dan afirmasi ini, hilirnya adalah optimalisasi teman-teman disabilitas," tutupnya.(mkr) 

Editor : Redaksi