klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

DPRD Gresik Soroti Target APBD 2021 Meleset dan Anggaran OPD Pemkab Gresik Tak Terserap Maksimal

avatar Abdul Aziz Qomar
  • URL berhasil dicopy
Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik Ali Mahmudi menyampaikan dalam pandangan umum (PU) Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Gresik tahun 2021
Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik Ali Mahmudi menyampaikan dalam pandangan umum (PU) Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Gresik tahun 2021

KLIKJATIM.Com | Gresik — Kalangan Dewan menyoroti target pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 sebesar Rp 3, 2 triliun yang cuma terealisasi sebesar Rp 3, 1 triliun dengan defisit sebesar Rp 158 miliar.

Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik Ali Mahmudi menyampaikan dalam pandangan umum (PU) Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Gresik tahun 2021, target belanja daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp3,5 triliun tapi terealisasi sebesar Rp 3, 1 triliun, artinya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp405 miliar. 

"Besarnya belanja daerah yang tidak terserap hingga diatas 10 persen tepatnya 11,26 persen menjadi pertanyaan besar bagi FAP tentang rencana belanja yang ditetapkan pemerintah daerah utamanya OPD terkait dalam merealisasikan programnya, mohon saudara bupati memberikan penjelasan rincian anggaran yang tidak terealisasi dan alasannya yang logis," katanya, Senin (13/06/2022) kemarin. 

Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 246 miliar menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan penganggaran kita dan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah. 

"Menyikapi tentang besarnya Silpa tahun ini, FAP perlu penjelasan tentang berapa Silpa yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pada PAPBD Tahun anggaran 2022," tutur Ali.

Selain itu dia juga menyampaikan keprihatinan atas tidak tercapainya target pendapatan daerah oleh Pemkab Gresik terutama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil yang gagal mencapai target.

FAP, lanjut Ali, masih meyakini bahwa ada beberapa sumber PAD baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang realisasinya masih di bawah potensi yang sebenarnya. Misalnya Pajak galian C dan Pajak Parkir. 

"Ini menunjukkan belum adanya inovasi yang signifikan dilakukan oleh OPD penghasil dalam meningkatkan PAD, Mohon saudara Bupati memberikan penjelasan?," tandasnya. (yud)

Editor :