21 Mafia Pupuk Subsidi Dibekuk Polda Jatim

KLIKJATIM.Com | Surabaya--Polda Jatim membongkar praktis bisnis pupuk subsidi ilegal. Para mafia pupuk ini tersebar di sembilan kabupaten yang ada di Jatim.

Minggu, 06 Mar 2022 08:38 WIB

Produksi Pupuk Ilegal, Kades Jember Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka

Yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, Nganjuk, Blitar, Ngawi, Ponorogo, Banyuwangi, Jember dan Sampang. Polisi juga mengamankan barang bukti pupuk 279,45 ton atau 5.589 sak.

"Ada 17 laporan yang ditangani Polda Jatim, jumlah tersangka ada 21 orang," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Senin (16/5/2022).

Dijelaskan Nico, modus tersangka dalam memainkan pasar pupuk ini sama seperti kasus pada umumnya. Yakni, para tersangka membeli pupuk subsidi dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan jumlah besar.

Kemudian, lanjut Nico, tersangka mengganti karung pupuk dengan merek yang telah mereka rencanakan. Ada juga yang tetap menggunakan karung asli dari pabrik pupuk, namun dijual dengan harga lebih mahal.

Jumat, 28 Jan 2022 18:16 WIB

90 Ton Pupuk Bersubsidi Telah Diedarkan Secara Ilegal di Ponorogo

"Pupuk dijual dengan harga Rp 160.000 hingga Rp 200.000. Padahal HET dari pemerintah itu Rp 115.000," ungkap Nico.

Dijelaskan, para tersangka telah lebih dulu memborong pupuk dengan jumlah banyak. Di saat ketersediaan pupuk menipis, para tersangka baru menjual kepada petani yang membutuhkan dengan harga tinggi.

"Karena lagi butuh pupuk, berapapun harganya pasti dibeli, daripada tanaman petani mati," jelasnya.

Senin, 27 Sep 2021 06:21 WIB

Peringati Hari Tani Gelar Pupuk Indonesia Menyapa Nusantara

Nico menambahkan, pengungkapan kasus ini selain kinerja anak buahnya, juga berkat kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan di masing-masing kabupaten. Ke depan Polda Jatim akan terus berkoordonasi untuk mengawasi penyaluran pupuk subsidi ini.

"Termasuk soal rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) akan kami koordinasikan. Karena masalah pupuk ini sudah langsung menjadi arahan kapolri untuk diawasi," tutup Nico.(mkr)

Editor : Redaksi