KLIKJATIM.Com | Gresik — Untuk mengatasi masalah sosial dan infrastruktur, DPRD Gresik segera menggodok empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam program legislasi daerah tahap satu.
Rmpat ranperda itu adalah ranperda tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Ranperda tentang pengelolaan kawasan dan pemukiman.
Kemudian ranperda tentang ketahanan pangan dan gizi, ranperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2019 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir pasca Rapat Badan Musyawarah DPRD Gresik, kemarin (9/5/2022) mengatakan, terdapat empat ranperda yang akan segera dibahas setelah mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.
"Bentuk sinergi dengan pemerintah, khususnya program kerja Bupati Gresik yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana prasarana dan pengentasan kemiskinan," kata Ketua DPC PKB Gresik itu.
Menurut dia, salah satu yang menjadi target pembahasan empat ranperda itu adalah menurunkan angka kemiskinan di Gresik, yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per November 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2021 naik 0,02 persen dibandingkan tahun 2020 12,42%. Artinya ada 2.300 jumlah penduduk miskin bertambah di tahun 2021.
"Bahkan masuk lima besar daerah miskin di Jawa Timur," imbuhnya.
Pihaknya akan segera melakukan finalisasi draft Raperda bersama tim ahli dari Universitas Jember pada Kamis mendatang, dilanjutkan dengan penyampaian Raperda inisiatif melalui rapat paripurna.
"Sehingga ditargetkan segera rampung dan bisa dijalankan sebelum 2023 nanti," tandas Qodir. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar
