KLIKJATIM.com | Lamongan - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan persediaan gula di Jawa Timur masih memadai. Meski demikian, untuk mengantisipasi kelangkaan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan lembaga lain yang terlibat untuk mendatangkan gula impor.
[irp]
Khofifah menjelaskan jika jadwal merapatnya gula pasir dari China di Surabaya mengalami perubahan akibat wanah virus corona. Kapal yang seharusnya tiba pada 9 Maret 2020 mundur hingga 14 Maret 2020. "Karena kan dari Tiongkok. TerBuka Kran Impor Untuk Antisipasi Kelangkaan Gulalambatnya merapat ke Jatim juga ada karena corona," kata Khofifah.
Dikatakan, setelah tanggal 14 Maret, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan lembaga tersebut dan Bulog, sebagai penanggungjawab distribusi Sembako di Jawa Timur. Khofifah memastikan, setelah kapal merapat, stok dan harga gula di Jatim akan berangsur pulih seperti biasanya.
"Bulog yang distribusi, untuk menghindarkan dari katakan aji mumpung, lalu menaikan harga karena mau puasa, sya'ban atau sebagainya. Karena gula ini hal penting, jangan sampai malah menyusahkan," katanya.
[irp]
Meski begitu, Khofifah tak mau komentar terkait berapa banyak kuota gula impor yang akan diberikan dan disitribusikan ke Provinsi Jawa Timur. Alasannya, semua catatan dan kewenangan menjawab ada di ranah Bulog.
Rencana impor gula juga mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin. Mantan Bupati Probolinggo ini meminta dan berharap kepada pemerintah untuk segera menjawab atas kelangkaan gula. Manakala, memang hasil pertanian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak ada solusi yang bisa diberikan selain impor. “Hari ini sudah perlu impor, tidak ada jawaban lagi. Karena di gudang Bulog di seluruh Indonesia memang sudah tidak ada,” tegas Hasan Aminuddin.
[irp]Hasan mengaku sudah melakukan pengecekan stok gula di gudang Bulog. Hasilnya, dari laporan Bulog sendiri, gula memang sudah tidak ada stok sama sekali. “Kalau ini akan dilakukan budidaya gula tentunya harus membenahi manajemen yang selama ini tidak rasional dan tidak demokratis. Karena masih ala-ala Belanda,” ujarnya.
Menurutnya, petani yang ingin bercocok tanam tebu, selalu keluhannya pada rendemen. “Rendemen mulai saya kecil sampai punya cucu selalu bunyinya di angka 6 sampai 7. Tidak pernah 9 dan 10,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, subsidi yang telah diberikan pemerintah agar secara langsung kepada petanjlindi bawah, tidak melalui asosiasi apapun. Agar seluruh subsidi yang diberikan pemerintah dari uang rakyat langsung kepada rakyat bisa dirasakan. “Tentunya memberikan subsidi langsung kepada rakyat, tidak melalui asosiasi. Pokoknya hapus adanya asosiasi tentang petani tebu,” tegasnya.
Ditambahkan, asosiasi apapun yang membuat masyarakat enggan menanam tebu hendaknya dibubarkan. Sebab, di desa sudah ada manajemen bagus yang sedang tren yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
“Jadi, berikan subsidi itu kepada BUMDes. Karena BUMDes itu tahu secara langsung siapa pemilik tanah dan siapa yang mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi. Inilah selama ini permainan-permainan yang kotor, yang harus sudah dibenahi oleh pemerintah,” pungkasnya. (bis/rtn)
Editor : Redaksi
