DPRD Minta Pemkot Tindak Bangunan Liar di Atas Saluran Air

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan ada bangunan di atas sungai. Itu jelas tidak boleh ada bangunan di atas sungai,” kata Agoeng, Kamis (07/04/2022)

“Waktu jamannya Bu Risma saya sempat protes. Saya minta untuk dibongkar. Jika tidak dibongkar, maka melanggar aturan dan akhirnya dibongkar kemudian dijadikan jalan. Tapi sungainya masih ada dibawah seperti di jl. Banyurip itu,” katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada aparat Satpol PP untuk proaktif dan tegas menjalankan tugasnya terkait bangunan liar di atas sungai atau saluran. Namun sebelum membongkar, sebaiknya lurah dan camat setempat juga memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan. Setelah pemberitahuan, baru melakukan aksi di lapangan jika pemilik bangunan membangkang.

“Arti peringatan itu pemberitahuan, bahwa ini (Bangunan) melanggar harus dibongkar dan sebelumnya harus dikasih deadline,” katanya

Agoeng juga mengimbau agar tidak mendirikan bangunan di atas sungai atau saluran air karena bisa berdampak pada warga masyarakat lainnya.

“itu juga melanggar undang undang dan Perda. Itu jelas, ada sanksi hukum dan administrasinya,” pungkasnya. (yud)

Selasa, 30 Jun 2026 11:18 WIB

Guru Kompeten, Lulusan Berkualitas: MPM Honda Jatim Perkuat Pendidikan Vokasi melalui TSM Honda

Selasa, 30 Jun 2026 09:25 WIB

Konsumsi BBM Subsidi di Jatim Lampaui Kuota Harian

Editor : Redaksi