KLIKJATIM.Com | Gresik – Dinas Perikanan Kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan pencabutan alokasi pupuk bagi petambak. Salah satunya mengusulkan kembali 19 ribu ton pupuk subsidi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk petani tambak setempat.
Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, pada tahun 2022 pembudidaya ikan dan udang tidak lagi mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Hal ini merupakan keputusan pemerintah bahwa pupuk subsidi hanya untuk petani di bawah kendali Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
"Langkah awal telah menyampaikan kebutuhan petani tambak ke Gubernur Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim," kata Kepala Dinas Perikanan Gresik, Choirul Anam, Selasa (15/3/2022).
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi tentang pencabutan alokasi pupuk ke DPRD Gresik, DPR RI dan Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk yang ada di daerah setempat.
Anam pun mengaku sudah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya terkait pengajuan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022. Khusus pembudidaya perikanan. "Surat sudah kami kirimkan Bulan Februari," terangnya.
Dia menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk subsidi untuk petani tambak Gresik kurang lebih 19 ribu ton. Dengan rincian jenis urea sebanyak 9,5 ton, SP 36 sebanyak 8,7 ton dan organik 948.783 Kilogram.
"Total luas lahan tambak sekitar 31.044 dengan jumlah pembudidaya 15.188 orang. Diperkirakan bulan Juli 2022 usulan pupuk bersubsidi untuk petani tambak ini dicairkan," imbuhnya.
Sementara itu salah satu petani tambak asal Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Hamidi mengatakan, petani tambak sangat butuh pupuk bersubsidi. "Tentu butuh pupuk," ujarnya.
Senada dengan Hamidi. Petani lain, Sudharmono juga menaruh harapan yang sama yakni pupuk bersubsidi tetap dialokasikan untuk petani tambak.
"Kami berharap pemerintah hadir dalam permasalahan pupuk ini," tandasnya. (nul)
Editor : Redaksi
