KLIKJATIM.Com | Gresik – Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, M. Syahrul Munir mendapatkan banyak keluhan dari para petani tambak, menyusul adanya kebijakan pencabutan alokasi pupuk subsidi di bidang perikanan. Padahal Kabupaten Gresik memiliki potensi besar di sektor perikanan, termasuk di wilayah Kecamatan Manyar seperti Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Sumberejo, Tanggulrejo, Gumeno, dan sekitarnya.
Terlebih Kota Santri---sebutan lain Kabupaten Gresik---dikenal sebagai sentra budidaya bandeng kualitas terbaik di Jawa Timur. Sedangkan pertumbuhan industrialisasi melaju pesat di Kabupaten Gresik, ditambah lagi arah pembangunan 10 hingga 20 tahun mendatang. Kondisi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada sektor perikanan. Sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap para petani tambak.
Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, M. Syahrul pun tak memungkiri bahwa petani tambak juga membutuhkan pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Jika petani tambak hanya memakai pupuk non subsidi, tentu hasil keuntungan tidak begitu memuaskan akibat selisih harga yang terlampau tinggi.
Lebih lanjut Anggota DPRD M Syahrul Munir mengatakan, jika kondisi itu tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka pihaknya khawatir lambat laun para petani tambak akan putus asa. Akibatnya banyak dari mereka pada akhirnya menjual lahannya karena biaya operasional tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang didapatkan.
"Saya juga turut prihatin jika fasilitas dan sarana prasana perikanan di Gresik, khususnya di kawasan perikanan budidaya seperti Betoyo Guci ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lama kelamaan masyarakat lelah menjadi petani dan lebih senang menjual tambaknya untuk dijadikan pabrik atau gudang," ujar Syahrul, saat menanggapi beberapa keluhan petani tambak dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, pada Sabtu (29/1/2022) malam.
Meski demikian, tapi Syahrul mengajak masyarakat untuk sama-sama berfikir dan bersikap bahwa wilayah perikanan di Kabupaten Gresik harus dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri. "Tentu masyarakat harus bersiap diri," tegasnya.
Politisi muda asal PKB ini lantas menjelaskan produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai sekitar 140 ribu ton pertahun. Namun, hasil produksi itu dinilai murni dari kreativitas para petambak. Sebab hingga saat ini pemerintah belum punya support system yang baik bagi keberlangsungan para petambak.
"Perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada sektor perikanan," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah juga belum memiliki pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Kabupaten Gresik. Maka tak heran bila jaringan irigasi dan drainase bertabrakan sehingga kualitas air semakin lama semakin tercemar oleh limbah. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar
