Komisi Tiga DPRD Gresik Gelar FGD Pengembangan Pemerintah Daerah Berbasis Digital

Sekretaris Komisi Tiga DPRD Gresik Abdullah Hamdi menjelaskan, implementasi sistem digital mutlak harus disegerakan, pasalnya dunia digital satu langkah di depan lebih cepat daripada cara konvensional.

Manfaat dari Digitalisasi pemerintahan ini, lanjut Hamdi, prinsip-prinsip Good Governance lebih cepat terimplementasi.

"Jadi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, responsif, konsensus, kesetaraan, dan visi strategis diharapkan bisa lebih cepat terealisasi dalam pelayanan publik," ungkap politisi PKB ini, Kamis 3 Februari 2022.

Apalagi, lanjut Hamdi, saat ini Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Smart City, sehingga paradigma New Public Governance yang melandasi administrasi publik harus bisa terdigitalisasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya.

"Dalam sistem  pelayanan masyarakat yang kita bangun ini kendali masyarakat harus bisa terlaksana, artinya memanfaatkan ruang digital untuk memberikan akses bagi masyarakat," katanya menekankan.

Anggota komisi tiga lain, Sulisno Irbansyah menyatakan, saat ini tinggal menyiapkan infrastruktur digital milik Pemerintah Daerah, karena segala konsep dan payung hukumnya tersedia dan perlu disegerakan.

Pasalnya, sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e paper, e-planning, e-budgeting, e-procurement,  e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. 

Kamis, 08 Jan 2026 18:42 WIB

Perbaikan Pipa Air Giri Tirta Rampung, Ketua DPRD Minta Pabrik Segera Pekerjakan Kembali Karyawan yang Sempat Diliburkan

"Sehingga bisa mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula," tandasnya. (yud)

Selasa, 06 Jan 2026 19:43 WIB

Ketua DPRD Gresik Minta OPD Tak Ganti Pegawai Non ASN di Masa Transisi

Editor : Abdul Aziz Qomar