KLIKJATIM.Com | Jember - Pemkab/kota di sepanjang selatan Jatim diminta memperkuat mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Mengingat, selama 5 tahun terakhir, aktivitas kegempaan di wilayah tersebut mengalami peningkatan.
Berdasarkan catatan BMKG, sepanjang tahun 2013-2015, jumlah gempa bumi di Jatim dengan beragam magnitudo terjadi kurang dari 230 kali per tahun. Tapi, pada 2016-2020, jumlah gempa bumi dengan beragam magnitudo meningkat menjadi lebih dari 450 kali setahun, dengan frekuensi tertinggi 655 kali yaitu pada 2016.
"Kepada kepala daerah mohon untuk segera melakukan audit kelayakan konstruksi bangunan dan infrastruktur, penyiapan jalur dan sarana prasarana evakuasi yang layak dan memadai," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau wilayah terdampak gempa di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kab. Jember, Sabtu (18/12/2021).
Khofifah menyebut, penguatan dalam hal mitigasi itu harus dilakukan untuk meminimalisir dampak yang terjadi jika sewaktu-waktu gempa bumi dan tsunami menghamtam selatan Jatim.
Pemda, kata dia, harus segera membuat rencana aksi dengan berbagai skenario, dari yang ringan hingga antisipasi terburuk. Rencana aksi tersebut juga harus mencakup jalur evakuasi, proses evakuasi dan pola penanganan pengungsi jika bencana terjadi.
Selain mitigasi, lanjutnya, perlu juga penguatan dalam hal literasi bencana masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak gagap dan bingung serta tahu harus berbuat apa saat bencana terjadi.
"Masyarakat ini harus mengerti kalau memang suatu daerah berpotensi untuk tsunami, gempa sebenarnya sudah menjadi early warning system. Maka sosialisasi tentang mitigasi bencana harus ditingkatkan karena masyarakat harus bisa melakukan evakuasi mandiri," jelasnya.
"Karena gak akan nutut, kalau mengikuti ritme dan menunggu relawan datang. Sebab, kemungkinan jarak dari gempa ke tsunami biasanya hanya 20 menit saja," lanjutnya.
Khofifah memastikan, perbaikan rumah dan fasilitas umum yang terdampak gempa akan dilakukan sesegera mungkin. Untuk data total perbaikan pada rumah rusak berat, rusak sedang akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk dapat dicover BNPB, ataupun bisa dari BPBD kabupaten dan BPBD provinsi.
"Perbaikan as soon as possible ada tingkat urgensi terutama untuk warga yang kondisi rumahnya mengkhawatirkan jikalau ada gempa susulan atau ada angin khawatir genteng jatuh," ujarnya.
Sedangkan Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Pusat Rakhmat mengatakan, sebenarnya gempa berkekuatan 5,1 SR itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami maupun kerusakan parah. Hanya saja, permasalahan ada pada struktur bangunan warga yang tidak kuat.
"Jadi ini ada yang salah kalau sampai ada kerusakan seperti ini. Nah, ini biasanya ada pada konstruksi warga yang tidak kokoh dan kuat. Ini yang seharusnya diperbaiki," terangnya.
Rakhmat menambahkan, pemerintah berperan penting dalam menanggulangi hal-hal seperti ini. Ia berpendapat, harus ada kebijakan ketat terkait pembangunan suatu bangunan. "Ini tugas kita bersama. Pemerintah harus ketat dalam memberikan ijin untuk bangunan. Pengecekan konstruksi harus ketat pula. Jadi struktur bangunan harus dibuat siap untuk skenario terburuk," tekannya.
Rakhmat menjelaskan, masih akan ada potensi gempa berkekuatan besar yang timbul di selatan Jawa Timur. Untuk itu, sudah harus ada penanganan dan persiapan dari sekarang.
"Skenario terburuk ada di Selatan Jawa dengan skala VI VII MMI. Potensi kerusakan luar biasa dan bisa menimbulkan tsunami sampai 29 meter. Kerusakan juga berdampak ke 200-250 km dari bibir pantai. Sumber gempa sudah ada di sana dengan magnitudo 7.0, termasuk di daratan juga ada. Jadi kita sudah harus bersiap dari sekarang," tutupnya.(mkr)
Editor : Redaksi
