KLIKJATIM.COM | PASURUAN – Rencana Komisi II DPRD Pasuruan untuk membahas masalah perizinan wisata harus tertunda. Ini setelah sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pasuruan enggan hadir. Padahal, persoalan wisata sangat urgen untuk segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat dan pemilik wisata.
"Rapat saya tunda karena banyak Kepala Dinas seperti Bappeda, dan DLH tidak hadir dalam hearing. Saya minta penanggung jawabnya langsung yang hadir jangan diwakili jadi biar clear," tegas Joko Cahyono Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan.
[irp]
Menurut Joko, hearing ini sangat penting untuk mengetahui permasalahan wisata yang beberapa pekan ini ramai diperbincangkan. Salah satunya, terkait banyaknya tempat wisata yang belum berizin.
"Mulai dari perizinan IMB, AMDAl, IPAL dan sejenisnya yang belum dimiliki perusahaan," imbuhnya.
Rapat kali ini sangat penting karena menyangkut perkembangan wisata di Pasuruan. Pihaknya tidak ingin upaya untuk penggalakan wisata di Pasuruan terhambat karena masalah izin.
[irp]
“Dengan adanya rapat kami ingin alur dan mekanisme perizinan diperjelas oleh dinas. Sehingga pelaku wisata bisa lebih muda,” ungkapnya.
Sebagai catatan, selain mengundang OPD rapat tersebut juga mengundang sejumlah pelaku wisata. Antara lain, Cimory Dairy Land (CDL), Wisata Pintu Langit, dan wisata Kebun Kurma sekaligus Saygon Waterpark. (dik/hen)
Editor : Redaksi
