Ada dugaan Gratifikasi, Pokir Dewan Dilaporkan MAKAR ke Kejari

klikjatim.com

Sabtu, 18 Sep 2021 06:47 WIB Sabtu, 18 Sep 2021 06:47 WIB

KLIKJATIM.Com | Pasuruan - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (MAKAR) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bagil, Kabupaten Pasuruan, Jumat (15/9/2021).

[irp]

Jumat, 28 Agu 2026 15:54 WIB

Komitmen Perkuat Infrastruktur Ketahanan Pangan, Bupati Yes Sabet Pemimpin Daerah Awards 2026

Kedatangan mereka di korps Ahiyaksa melaporkan adanya dugaan gratifikasi di proyek program pokok-pokok pikiran (Pokir) dikalangan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Tidak hanya itu, mereka juga menuding proyek-proyek berasal dari Pokir dewan disinyalir adanya pengondisian dengan imbalan fee 15 persen.

"Adanya permintaan succes fee sebesar 15 persen tentunya akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas proyek pekerjaan konstruksi," ungkap Prima Satria Laksana aktifis LSM LIRA Jatim.

"Proyek juga diatur dan dipecah-pecah di setiap OPD. Untuk menghindari mekanisme lelang," imbuhnya.

Bahkan, pokir-pokir milik dewan ini, diduga dimonopoli oleh pemodal jahat. "Pokir-pokir dewan yang nilainya Rp 200 jutaan diborong oleh si pemodal. Tentunya dengan fee yang ditelah disepakati," ujarnya.

Dan semua berkas-berkas terkait ada plotingan proyek berasal dari program Pokir dewan sudah kami serahkan ke pihak Kejaksaan.

Sementara itu, Denny Saputra, Kasi Pidsus Kejari Bangil, Kabupaten Pasuruan berjanji akan menindaklanjuti laporan dari Gabungan LSM di Kabupaten Pasuruan.

"Semua data dari teman-teman kita terima. Selanjutnya akan kita pelajari," kata Denny.

Pihaknya juga akan kros cek ke lapangan. "Apabila ditemukan rekanan dengan menggunakan nama CV dan alamat sama mendapat pekerjaan sampai 20 atau lebih akan kita telusuri," tutupnya.

Menanggapi adanya dugaan gratifikasi di pokir dewan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan angkat bicara soal proyek yang dibagi-bagi oleh anggota dewan dengan sistem penunjukan langsung. Menurutnya, siapa pun boleh mendapatkan proyek yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir.

"Siapa pun boleh, asalkan sesuai aturan. Terpenting bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (16/9/2021).

Pokir merupakan hak anggota dewan yang di implementasikan dari hasil reses para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. "Dalam proses mengawal ini, kita "berdarah-darah" bagaimana usul tersebut bisa berhasil," kata politisi PKB ini.

"Jika ada pihak-pihak yang mengatakan pokir rawan korupsi atau grativikasi silahkan dibuktikan. Jangan asal ngomong, silahkan laporkan ke APH," tambahnya.

Jumat, 28 Agu 2026 13:35 WIB

Penonton Karnaval Budaya Jember Panik, Pos Kamling Ambruk Disenggol Pick Up Muat Sound Horeg

Dia tidak menampik jika DPRD punya kebiasaan bagi-bagi proyek. Hanya saja, kata Sudiono Fauzan balik mempertanyakan, siapa anggota dewan yang bagi-bagi proyek.

Semua pekerjaan atau pun proyek tentunya sudah diatur dalam undang-undang.

Disinggung berapa "jatah" setiap anggota dewan, dirinya enggan membeberkan ke awak media. "Pastinya ada perbedaan antara anggota dengan pimpinan. Soal nominal saya lupa," ujarnya.

"Intinya pokir menyesuaikan kebutuhan masyarakat didapilnya. Contonya di daerah banyak jalan rusak tentunya perlu perbaikan," pungkasya.

Informasi berhasil digali dari gedung wakil rakyat ini menyebutkan pokir-pokir dikalangan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ada koordinatornya. Pokir-pokir ini dibagi-bagi, soal jatah antara anggota dengan pimpinan dewan berbeda. Tergantung dari jabatan yang diemban bagi anggota dewan.(rtn)

Editor : Redaksi