KLIKJATIM.Com | Gresik--Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta atau PDAM Gresik meminta tambahan modal usaha Rp 113 miliar. Modal tersebut dialokasikan untuk kerja tahun 2022.
[irp]
Alokasi tambahan modal itu telah diajukan kepada DPRD Gresik. Alasannya, demi keselamatan perusahaan agar terhindar dari kolaps. Namun, wakil rakyat tak langsung menyetujuinya. Rencana PDAM tersebut akan dikaji lebih mendalam oleh panitia khusus (pansus).
"Begitu pun kajian komprehensif mengenai bisnis plan, kebutuhan perbaikan pipa dan sebagainya, jadi kita hitung betul agar anggaran yang diajukan tidak sia-sia," kata Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Abdul Qodir, Kamis (16/9/2021).
Qodir menyatakan, akan mengevaluasi seluruh komponen aset dan bisnis PDAM Gresik sebelum menyetujui penambahan modal daerah ke PDAM dalam APBD 2022 mendatang. Sebab, lanjut Qodir, PDAM merupakan aset daerah yang vital menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.
"Kita hitung berapa kebutuhan perbaikan pipa, berapa biaya penambahan kapasitas layanan dan manajemennya kita minta dibenahi," papar politisi PKB itu.
Senada dengan Qodir, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyoroti permasalahan laten di PDAM Gresik. Setidaknya, menurut Nurhamin ada tiga masalah, di antaranya tingkat kebocoran pipa yang tinggi.
"Ini kan bisnis, seharusnya tingkat kebocoran yang berkaitan dengan umur pipa yang tua bisa diantisipasi dalam kalkulasi penyusutan barang modal. Artinya bila ini dihitung betul dan dijalankan tidak akan terjadi kolaps seperti ini," ungkapnya.
Menurut Nurhamim, tingkat kebocoran pipa tinggi sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Sebab, air yang dibeli PDAM dari pihak ketiga mengalir melalui pipa. Jika tingkat kebocoran sampai 40 persen dipastikan rugi.
"Misal tingkat kebocoran 40 persen, ya pasti merugi, jangankan balik modal," cetusnya.
Problem kedua, kata Nurhamim, PDAM belum bisa meningkatkan kualitas kerja pegawai. Indikatornya, PDAM gagal menghitung penyusutan barang modal berupa pipa.
"Kemudian problem ketiga yakni problem finansial mereka karena tidak mampu memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga itu sehingga jadi boomerang," pungkasnya.(mkr)
Editor : Abdul Aziz Qomar
Bea Cukai dan Satpol PP Kediri Sita 6.896 Batang Rokok Ilegal
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri, Jawa Timur, dan tim gabungan menyita 6.896 batang rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan barang…
Khofifah Sambut 120 Siswa ADEM Repatriasi, Tekankan Pendidikan Berkualitas dan Penguatan Nasionalisme
KLIKJATM.Com | Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan 120 peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Repatriasi 2…
Target 40 Ribu, Realisasi Rumah Subsidi di Jatim Baru Tercapai 8.600 Unit
Realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Timur tercatat baru mencapai kisaran 8.600 unit per…
Komut PEPC Temui Warga Bojonegoro, Pastikan Program Pemberdayaan Berdampak Nyata
Komisaris Utama PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Taufan Hunneman, turun langsung menemui masyarakat di sekitar wilayah operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru JTb…
Pemerintah Dorong Tanjung Perak Jadi Hub Transhipment, TPS Perkuat Layanan Logistik Multimoda
KLIKJATIM.COM | Surabaya – Pemerintah terus mempercepat penguatan sistem logistik nasional melalui integrasi layanan logistik multimoda internasional dan p…
Minim Pendaftar, Sekolah Rakyat Sumenep Kurang Diminati Lantaran Orang Tua Masih Ragu
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura…