KLIKJATIM.Com | Surabaya - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kesiapan sekolah menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Selasa (31/8/2021) kemarin. Sekolah yang menjadi jujukan pada kegiatan kali ini di SMPN 12 dan SMP Jalan Jawa.
[irp]
“Berdasarkan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 34 Tahun 2021, daerah level 3 sudah dibolehkan untuk PTM. Aturan dalam SKB (Surat Kesepakatan Bersama) 4 Menteri juga menyatakan bahwa status wilayah dengan zona risiko oranye, dalam hal ini Surabaya diperkenankan melaksanakan PTM terbatas. Surabaya memenuhi kedua aturan itu,” jelas politisi PKS ini.
Reni menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM ini menjadi kewenangan wali kota. Namun, kesiapan sekolah dan persetujuan dari orangtua (ortu) harus tetap menjadi syarat utama yang diperhatikan.
“Dalam SKB 4 Menteri juga diatur bahwa pelaksanaan PTM maksimal keterisian hanya 50 persen dari jumlah murid. Saya melihat bahwa harapan dari para orang tua agar PTM ini bisa terlayani segera. Tentunya, saya mendukung pelaksanaan PTM secara bertahap,” terangnya.
“Dinas pendidikan perlu terus melakukan pemantauan supaya PTM lancar, aman dan berkelanjutan. Karena itu, guru dan ortu harus kompak. Utamanya dalam penegakkan prokes (protokol kesehatan) oleh siswa mulai dari berangkat, di sekolah dan saat pulang," sambungnya.
Pemkot juga harus melakukan asesmen sekitar 300 sekolah mulai jenjang SD-SMP untuk uji kesiapan PTM. Lanjut Reni, juga perlu update terkini mengenai kondisi sekolah terkait uji kelayakan agar benar-benar siap melaksanakan PTM.
“Asesmen agar disegerakan dan pekan ini Dinas Pendidikan (Disdik) menyelesaikan, sehingga harapannya pekan depan PTM sudah bisa mulai. Bagi sekolah yang tidak lulus asesmen, Pemkot kita dorong untuk segera membina dan membantu, agar dimanapun sekolahnya anak-anak Surabaya punya pilihan PTM atau PJJ (pembelajaran jarak jauh)," jelasnya.
Tentang vaksinasi, jika merujuk SKB 4 Menteri yang disyaratkan adalah guru dan tenaga pendidik. Karena itu, Reni pun mendorong kepada Disdik bersama Dinkes agar tiap satuan pendidikan memiliki rekam medis warga sekolah. Selain itu Pemkot juga diminta untuk mempercepat vaksinasi usia bagi pelajar di atas 12 tahun.
“PTM tidak boleh diwajibkan, jadi orang tua yang masih memilih untuk PJJ harus dilayani. Kondisi saat ini yang siap PTM juga harus dilayani. Prinsip dalam layanan pendidikan adalah semua terlayani," pungkasnya. (nul)
Editor : Redaksi
