KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Program pemberian bantuan insentif pemutus penyebaran Covid-19 dalam bentuk bingkisan sembako ke beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro, berbuntut ke meja polisi. Itu menyusul setelah Pemkab Bojonegoro memutuskan untuk membuat laporan ke Polres setempat.
[irp]
Informasi yang dihimpun klikjatim.com, kejadian ini berawal saat ada satu desa yang memutuskan untuk mengembalikan bantuan ke Pemkab Bojonegoro. Sebab datanya dinilai kurang valid atau tidak adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yaitu tepatnya di Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem. Namun, selang beberapa hari kemudian beredar kabar bahwa Samudi selaku Kepala Desa (Kades) Kepohkidul, disebut-sebut menghasut warga yang mengarah terhadap tindakan pengambilan paksa bantuan tersebut.
Dengan adanya kejadian itu, salah satu Staf Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Irsyadul didampingi Kuasa Hukumnya, Mansyur telah melaporkan Kades Kepohkidul ke Polres Bojonegoro pada Senin (24/5/2021) kemarin.
Kata Mansyur, ada 68 paket bingkisan yang diserahkan ke Pemerintah Desa (Pemdes) Kepohkidul, namun ditolak. Lalu, puluhan paket bantuan itu dikembalikan ke Pemkab Bojonegoro dengan dititipkan di Kantor Kecamatan Kedungadem oleh Kades Kepohkidul, Samudi. "Rencananya bingkisan tersebut akan dibagikan kepada warga sesuai Surat Keputusan (SK) atau yang berhak menerima," ujar Mansyur.
[caption id="attachment_65679" align="alignnone" width="300"]
Kades Kepohkidul[/caption]
Diungkapkan, pada saat petugas dari Pemkab Bojonegoro akan mengambil kembali semua bingkisan sambil menunggu tim dari kecamatan, tiba-tiba kades Samudi bersama 10 orang warga disebut menghadang kendaraan. Bahkan sempat mengganjal ban mobil menggunakan batu. "Warga kemudian mengancam pengendara mobil untuk membuka bagasi. Kalau tidak dibuka, mobil akan dirusak dengan batu," kata Mansyur.
"Dengan adanya peristiwa tersebut, Kades Samudi disangkakan melawan hukum dengan menggerakkan orang untuk mengambil barang bukan miliknya," imbuhnya.
Sementara itu Kades Kepohkidul, Samudi membantah atas tuduhan terkait adanya kejadian tersebut. Dia menegaskan tuduhan yang dinilai menyudutkan dirinya itu tidak benar semuanya.
Dia pun menceritakan, proses awal memang bingkisan itu dikembalikan. Sebab data tersebut tidak sesuai dengan daftar penerima yang tertera di SK PPKM buatan kades. “Dan bantuan ini juga mengarahnya ke situ. Sedangkan nama tersebut tidak sesuai, bayangkan perangkat ada 12 dan yang mendapat hanya ada 1,” paparnya saat dikonfirmasi klikjatim.com melalui seluler, Selasa (25/5/2021).
"Bupati atau siapapun dia, nama-nama itu dapat dari mana, apakah nemu atau bagaimana? Tentu saya tidak sanggup membagi bingkisan tersebut, misalnya satu rumah mendapat dua. Sementara tetangganya tidak dapat, pastinya menyalahkan kadesnya. Dan yang lebih penting, dasar pertimbangan yang dipakai itu apa, nama-nama, kriteria penerima gimana dan tidak pernah ada jawaban, makanya saya kembalikan," tegasnya.
"Kemudian Bojonegoro ini tidak zona merah, tiba-tiba anggaran untuk PPKM muncul bingkisan pas lebaran, serta ada ucapan Idhul Fitri yang ada gambarnya Bupati Bojonegoro. Ini bingkisan lebaran atau PPKM, ini masih samar," bebernya.
Dan Kades Samudi kembali menegaskan, bahwa tudingan adanya perampasan itu tidaklah benar. Saat itu dirinya mendapatkan informasi dari warga dan langsung menelepon Kasun, untuk memastikan kebenaran terkait bingkisan yang dibagikan kembali dari pihak kecamatan.
“Saya telepon Kasun dan tanya, apakah ada pemberitahuan dari kecamatan terkait pembagian bantuan itu. Dan, kata Kasun saya tidak ada,” urainya.
Setelah itu dia langsung menuju ke lokasi yang kabaranya ada pembagian bingkisan. Saat di lokasi, ternyata memang benar ada mobil yang membawa bingkisan untuk dibagikan kepada warga.
Namun, dia mengaku tidak mengatahui secara pasti siapa yang membagikan bingkisan itu. Karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan Pemdes, namun secara tiba-tiba ada pembagian bingkisan yang disebut-sebut merupakan bantuan terkait Covid-19 tersebut.
"Saya tahunya itu orang Pemkab ya setelah kejadian (laporan) ii dan saya tidak terima kalau warga saya dilaporkan dan dikatakan penjarahan, saya akan lapor balik dan menunggu hari yang pas," pungkasnya. (nul)
Editor : M Nur Afifullah
