klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Bawa Isu KKN, Banteng Merah Putih Geruduk DPRD dan Pemkab Bojonegoro

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Para aksi saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD dan Pendopo pemkab Bojonegoro (Afifullah/klikjatim.com)
Para aksi saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD dan Pendopo pemkab Bojonegoro (Afifullah/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Dalam rangka memperingati hari reformasi 1998, puluhan masyarakat yang tergabung sebagai 'Banteng Merah Putih' melakukan demonstrasi di DPRD dan Pendopo Pemkab Bojonegoro. Tampak massa aksi juga membentangkan berbagai spanduk atau poster.

[irp]

Dalam poster tersebut salah satunya bertuliskan, 'Awas Bojonegoro Gawat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme'. Kemudian ada juga tulisan Bupati Bojonegoro Ngopeni Ngayomi, akan tetapi jargon tersebut dicoret dan di bawahnya bertuliskan Ngorupsi.

"Ayo kita lawan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Kota Migas ini. Jangan hanya diam, mari bersama-sama melawan korupsi,” kata Koordinator Aksi Banteng Merah Putih Bojonegoro, Edy Kuntjoro, Jum'at (21/5/2021).

Dia menegaskan, ada beberapa poin yang harus dibenahi atau ditindaklanjuti masalah hukum yang merugikan keuangan negara. Contohnya kalau berbicara kolusi, diduga terjadi di proyek-proyek yang ada di Bojonegoro.

"PL (Pengadaan Langsung) aja rebutan. Paling tidak, bupati bisa membersihkan praktik-praktik seperti ini, mari kita lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tegasnya.

Saat demo di depan kantor DPRD Bojonegoro, perwakilan peserta aksi unjuk rasa dipersilahkan untuk hearing bersama anggota dewan di ruang paripurna setempat.

Anwar Sholeh selaku penanggung jawab aksi saat di ruang paripurna menyampaikan, ada dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro saat mencalonkan sebagai Calon Bupati Bojonegoro pada Pilbup waktu itu. Dia pun mengajak DPRD Bojonegoro ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendragi) untuk koordinasi terkait dugaan kesalahan administrasi tersebut.

"DPRD segera mengambil langkah, kami akan memantau kinerja DPRD kaitannya dengan masalah ini,” imbuhnya.

Sementara dalam audiensi ini perwakilan massa aksi ditemui oleh anggota dewan Lasuri, Sally dan Saudiono. Lasuri menyampaikan, bahwa segala hal yang menjadi keinginan atau penyampaian dari 'Banteng Merah Putih' akan diteruskan kepada pimpinan dewan.

“Karena ini bukan kewenangan kami, surat akan segera kita sampaikan kepada pimpinan,” ungkap pria ini.

Dalam aksi hari reformasi 1998 di Bojonegoro ini mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Bojonegoro. Tampak puluhan polisi bersiaga di depan gedung DPRD dan Pemkab Bojonegoro. (nul)

Editor :