KLIKJATIM.Com | Surabaya - Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk bakal dipercepat. Targetnya harus bisa rampung pada April tahun 2022 mendatang.
[irp]
"Pembangunan bendungan ini akan dipercepat, supaya target pada April 2022 bisa digunakan," jelas Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Kamis (25/3/2021).
Dijelaskan, pembangunan bendungan itu memakan sebanyak 259 bidang lahan milik warga. Untuk 243 bidang di antaranya menolak hasil appraisal atau tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Hanya 15 bidang saja yang setuju, dan telah terbayar pada 14 Juli 2020 lalu.
Di sisi lain, satu bidang tanah lainnya masih dalam sengketa dikarenakan setengah luasan tanah masuk dalam Peta Kawasan Hutan (PKH). Sehingga belum dilakukan musyawarah bentuk ganti rugi.
"Koordinasi ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan skema pembebasan lahan yang tidak merugikan masyarakat. Pihak instansi pemerintah senantiasa terbuka melihat ruang untuk peninjauan. Kami sama-sama mencari solusi terkait bagaimana kompensasi untuk masyarakat," ujarnya.
Emil pun mengungkapkan, hingga saat ini progres komulatif pembangunannya mencapai 71,83 persen. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menyukseskan salah satu program PSN.
"Pembahasan ini sudah pada level detail. Insyaallah pendetailan seperti ini, kita dapat mencari solusi. Apalagi dengan komitmen Bupati Nganjuk yang datang hari ini. Apapun hasil koordinasi ini akan dilaporkan kepada Ibu Gubernur, sehingga Ibu Gubernur langsung dapat melakukan koordinasi tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi," jelas Emil.
Katanya, Bendungan Semantok Nganjuk menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jatim. Sebab bendungan ini akan menjadi yang terpanjang di Indonesia, yakni sepanjang tiga kilometer.
Selain itu bendungan tersebut juga akan memberikan irigasi kepada hampir 2.900 hektar lahan sawah, dan menyediakan air baku sebanyak 312 liter lebih perdetik kepada masyarakat. "Selain itu adanya Bendungan Semantok juga mengurangi risiko banjir hampir 30 persen. Ini tentunya manfaat luar biasa. Termasuk sungai, tidak boleh terlalu kering ini bisa disupport," terangnya.
Selanjutnya, Emil juga tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada kendala lain dalam progres pembangunannya. Salah satunya terdapat enam bidang tanah kas desa yang belum mendapatkan tanah pengganti. Yaitu di Desa Sambikerep sendiri ada lima bidang seluas 0,98 Ha, dan di kawasan Desa Tritik sebanyak 1 bidang seluas 0,62 Ha.
"Untuk kendala ini akan ada koordinasi dengan Pemda Nganjuk untuk mempercepat proses penyiapan tanah penggantinya. Selain itu juga akan dibentuk Tim Panitia Pencari Calon Tanah Pengganti TKD (Tanah Kas Desa)," ujar Emil.
Selain itu, ditemukan juga kendala pada tanah perhutani di wilayah setempat. Beberapa di antaranya belum terpenuhinya kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di wilayah Pemda Nganjuk. Sehingga kondisi tersebut menghambat proses penebangan sebagai bagian lahan bendungan.
Sementara itu terkait Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dalam rangka relokasi, lanjutnya, hingga saat ini kesiapan lahan permukimannya difasilitasi Pemda Nganjuk. "Pemda Nganjuk juga sudah melakukan koordinasi dengan bupati sebelumnya. Saat pemprov melakukan penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis, ternyata dari pihak Kabupaten Bondowoso (tempat relokasi yang dituju), memiliki pandangan yang agak berbeda. Namun ini akan dikomunikasikan bersama, untuk menyamakan persepsi terkait TMKH. Mudah-mudahan ada solusi," ujar Emil.
Sebagai informasi pada 5 April 2021 mendatang, Pemkab Nganjuk akan melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian ATR/BPN untuk meminta rekomendasi terkait pelaksanaan appraisal ulang Bendungan Semantok Nganjuk. (nul)
Editor : Redaksi
