KLIKJATIM.Com I Sampang - Sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sampang mendatangi Polres Sampang. Mereka yang tergabung dalam Aliansi LSM Sampang (ALS) memberi dukungan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan jajaran Polres Tangkap. Dua anggota LSM tertangkap basah melakukan pemerasan terhadap seorang kontraktor.
[irp]
Juru bicara ALS Moh. Sidik mengatakan ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan. Pertama, mendorong Polres Sampang untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan. Kedua, mendorong Polres Sampang untuk melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi kerugian negara.
Ketiga, mempertegas sikap Polres Sampang apakah proses pengamanan anggota LSM yang bersangkutan masuk dalam OTT atau murni pemerasan. “Kedatangan kami (ALS, red) untuk memberikan dukungan secara penuh kepada Polres Sampang dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dan transparan,” kata Sidik.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah Polres Sampang yang menertibkan anggota LSM yang dianggap nakal, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, perlu diperhatikan juga latar belakang dua anggota LSM tersebut yang mengakibatkan melakukan pemerasan terhadap kontraktor yang bersangkutan.
“Selain menertibkan anggota LSM yang dikatakan nakal, juga perlu ditertibkan juga para kontraktor yang juga dinilai nakal dan mengakibatkan kerugian negara,” tegasnya.
Ketua Forum Sampang (Forsa) Hebat Bermartabat, Nor Hasan mengatakan Polres Sampang harus melakukan penegakan hukum harus adil dan transparan. Pihaknya juga mendorong agar dilakukan penyelidikan pada kegiatan Pokmas yang terindikasi bermasalah hingga menyebabkan OTT pada dua anggota LSM yang bersangkutan.
“Jika memang ditemukan adanya anggota LSM yang nakal, silahkan ditertibkan, namun juga pada para kontraktor yang juga merugikan negara,” singkatnya.
Ditempat yang sama Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Riki Donaire Piliang menyampaikan, kasus pemerasan terus dilakukan pengembangan dan mengumpulkan alat bukti pendukung. Sebagai bahan penyelidikan terhadap kegiatan Pokmas yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) milik kontraktor AB tersebut.
“Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan proses penyelidikan, serta membutuhkan saksi ahli yang dapat menentukan kegiatan itu sesuai RAB atau tidak,” paparnya. (rtn)
Editor : Rozy
