KLIKJATIM.Com | Gresik - Seringnya agenda kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan DPRD Gresik, terutama di penghujung masa akhir jabatan periode 2014-2019 kemarin terus menjadi sorotan. Sebab dalam kegiatan yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung terhadap permasalahan di Gresik tersebut, diduga sebagai ajang mencari keuntungan menambah penghasilan anggota dewan.
Karena itu, diharapkan para penegak hukum juga ikut melakukan penyelidikan. "Harapan kami dari pihak Kejaksaan maupun Polres bisa meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan ini," ujar Ketua Forum Masyarakat Kota (Forkot) Gresik, Haris S Faqih kepada klikjatim.com.
Dia menjelaskan, bahwa beberapa agenda kunker yang dilakukan DPRD memang perlu dipertanyakan. Terutama menjelang masa akhir periode 2014-2019 kemarin.
[irp]
"Hampir setiap minggu ada kunker, bahkan terkadang dalam seminggu bisa 2 kali," katanya.
Dan diketahui bersama dalam setiap kegiatan pelesiran ada uang perjalanan dinas per hari. "Kalau selama tiga hari ya tinggal dijumlahkan saja per harinya berapa," lanjutnya.
Artinya, ada dugaan menambah pundi-pundi penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan. Karena telah disadari bahwa ongkos politik yang dikeluarkan juga cukup tinggi.
[irp]
Namun yang disesalkan, lanjutnya, manfaat dari intensitas kunker itu tidak terasa langsung di masyarakat. Justru terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Terutama yang kami lihat adalah manfaatnya. Dan terkait hasil kunker kemarin kami belum mengetahui manfaat itu," imbuhnya.
Dengan demikian, pihaknya tetap menolak agenda kunker yang sangat merugikan rakyat. Jika masih diabaikan, maka Forkot akan menggelar demonstrasi yang lebih besar lagi. (nul/roh)
Editor : Redaksi
