KLIKJATIM.Com | Surabaya - Lumbung Pangan Jatim (lumpaja) telah berkontribusi besar dalam kontrol inflasi di daerah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Tiat Sutiarti Suwardi, Kamis (12/11/2020).
[irp]
“Alhamdulilllah (lumpaja) telah memberikan kontribusi besar dalam kontrol inflasi daerah," ujar Tiat di Surabaya.
Sejak dibuka April lalu, lumpaja ikut menjadi kontrol inflasi seperti saat hari besar keagamaan Idul Fitri. Dan, alasannya memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan lumpaja karena sebagai wilayah dengan bobot terbesar bagi penghitungan inflasi Jatim maupun nasional.
“Stabilitas harga komoditas strategis harus dijaga (khususnya pada masa pandemi Covid-19), karena komoditas strategis berkontribusi terhadap garis kemiskinan,” jelasnya.
Dia pun mencontohkan seperti beras. Komoditas ini berkontribusi 25,97 persen garis kemiskinan desa dan 20,59 persen garis kemiskinan kota. Kemudian telur ayam ras berkontribusi 3,53 persen garis kemiskinan desa dan 4,26 persen garis kemiskinan kota, serta gula berkontribusi 2,89 persen garis kemiskinan desa dan 2,06 persen garis kemiskinan kota.
Selanjutnya untuk daging ayam ras berkontribusi 2,28 persen garis kemiskinan desa dan 3,83 persen garis kemiskinan kota, mi instans berkontribusi 2,16 persen garis kemiskinan desa dan 2,40 persen garis kemiskinan kota, serta berbagai komoditas strategis lain.
“Semua komoditas tersebut dijual di Lumbung Pangan Jatim dengan harga di bawah harga pasar dan tentunya gratis ongkos kirim, ini yang menjadi kontrol inflasi. Di mana masyarakat tak khawatir dengan suplai komoditas, dan tidak khawatir karena harga barang yang tidak bergejolak bahkan justru di bawah harga pasar,” papar Tiat.
Karena itu, dia menegaskan, lumpaja merupakan bagian dari sistem logistik daerah yang sedang dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis di Jawa Timur.
Lebih lanjut, dengan mengoptimalkan teknologi informasi, lumpaja juga mampu menjadi mediator antara produsen yang pada saat pandemi terpuruk karena oversupply dan konsumen, serta memutar roda perekonomian logistik ojek daring, kantor pos, yang terdampak pemberlakuan PSBB.
Sementara itu perlu diketahui bahwa program lumpaja direncanakan berakhir desember 2020 ini. Namun pihaknya sekarang masih merapatkan dan melakukan evaluasi untuk kelanjutan programnya. (nul)
Editor : Redaksi
