Mewujudkan Keamanan Pangan dengan Menggandeng Aparat Hukum

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

Hamparan sawah di Kabupaten Subang, Jawa Barat, siap untuk beralih dari pengelolaan secara tradisional menjadi modern. ANTARA/ Ganet Dirgantoro.

KLIKJATIM.Com | Jakarta (ANTARA) – Keamanan pangan (food security) menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia menyusul terjadinya gagal panen di 58 negara akibat pemanasan global.

Kondisi serupa juga dialami Indonesia yang mengalami El Nino (kekeringan) berkepanjangan 2023–2024 sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan impor beras untuk mengamankan pangan nasional. BMKG ketika itu sudah mengingatkan fenomena El Nino terjadi pada Juni 2023 dan mencapai puncaknya pada Desember 2023.

Tentunya impor beras hanya bersifat sementara. Dengan adanya pemanasan global, sejumlah negara juga mengalami gagal panen yang juga butuh impor sebagai solusi. Berdasarkan pengalaman ini maka kebijakan untuk mendukung swasembada pangan menjadi sangat penting ke depannya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan akibat gagal panen tersebut Indonesia harus impor beras untuk menutup kekurangan kebutuhan beras di masyarakat. Kekurangan 4 juta ton artinya dibutuhkan impor 7 juta ton lagi agar kondisi pangan tetap aman.

Namun, kebijakan seperti itu tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi sehingga perlu diambil terobosan lain untuk mengamankan kondisi pangan nasional.

Sebab, apabila melihat dari segi potensi pertanian, Indonesia sebenarnya mampu untuk kembali mencapai swasembada pangan, bahkan bisa mengalahkan negara-negara yang selama ini menjadi produsen besar di bidang pangan. Kunci untuk menghadapi El Nino itu adalah melalui irigasi.

Mengandalkan irigasi di tengah kemarau panjang tentu sangat sulit sehingga satu-satunya cara dengan mengambil langsung dari sungai menggunakan pompa.

Namun, untuk mengambil air secara langsung dari sungai menggunakan pompa melanggar peraturan dan perundangan. Terkait hal itu, Kementerian Pertanian pada akhirnya berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian demi mengatasi kondisi darurat menyelamatkan pangan nasional.

Krisis pangan, menurut Amran, bisa loncat ke krisis politik bahkan negara bisa bubar apabila dibiarkan tidak terkendali. Kunci menghadapi krisis pangan adalah ketersediaan air dan pupuk yang mencukupi.