KLIKJATIM.Com | Gresik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti besarnya pos anggaran hibah dalam postur APBD Gresik tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi jajaran Pemkab Gresik bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Senin (28/4/2025) di Gedung Merah Putih.
Mengutip dari laman kpk.go.id, Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan perlunya penataan kembali alokasi anggaran, khususnya pada pos pengadaan dan belanja hibah. Menurut Ely, keduanya menjadi titik rawan kebocoran APBD jika tidak dikelola secara optimal. Perlu diketahui, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gresik tahun 2025, yang menyentuh angka Rp3,86 triliun.
“APBD Kabupaten Gresik Rp3,86 triliun dengan pendapatan daerah Rp3,84 triliun dan pembiayaan mencapai Rp17 miliar. Selain itu, belanja hibah sampai dengan Rp298 miliar atau sebesar 7,78% dari anggaran. Bahkan, bantuan sosial (bansos) tercatat hingga Rp13 miliar,” paparnya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Ely mengingatkan bahwa besarnya alokasi pada belanja hibah, bansos, maupun pengadaan langsung dari tahun ke tahun dapat menjadi area yang rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Penguatan Tata Kelola
Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Optimalisasi struktur anggaran menjadi kunci agar belanja daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Merujuk Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, nilai Kabupaten Gresik berada pada skor 92. Meski demikian, penguatan tata kelola keuangan daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Kabupaten Gresik diharapkan menjadi pemerintah daerah yang clean and clear, mengedepankan aspek good governance.
