KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur, Kamis (10/7/2025), terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada tahun anggaran 2021–2022.
Dari pengamatan, Khofifah tiba di Gedung Tribrata Polda Jatim sekitar pukul 09.50 WIB melalui pintu belakang, yang tidak terpantau oleh awak media.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjelaskan, pemeriksaan dilakukan karena keterangan Khofifah dibutuhkan seputar urusan administratif.
"Ya, pasti, secara administrasi lah. Pertanggungjawaban secara administrasinya. Itu aja," katanya.
Terkait kenapa diperiksa di Polda Jatim, Setyo menegaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses penyidikan kasus korupsi lain yang sedang ditangani di Lamongan.
"Ya, jadi gini, yang pertama itu bersamaan dengan penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan di perkara Lamongan," kata Setyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Ia menyebut langkah tersebut diambil demi efisiensi waktu dan sumber daya penyidik."Jadi efisiensi, kita ada di sana, makanya nanti dalam pemeriksaannya mumpung mereka ada di wilayah Jawa Timur, maka ya sekalian aja. Intinya itu," lanjutnya.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Hingga kini, sebanyak 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, empat penerima suap dan 17 pemberi.
Dari empat penerima suap, tiga merupakan penyelenggara negara, dan satu staf penyelenggara negara. Sementara dari 17 pemberi suap, 15 berasal dari pihak swasta dan dua dari unsur penyelenggara negara.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Pada 23 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Sahat, ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar. (ris)
Editor : Tsabit Mantovani
Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi guna meningkatkan kualitas layanan k…
Legislator DPR BHS Dorong Sidoarjo Jadi Gerbang Wisata Jawa Timur
Sidoarjo didorong tidak sekadar menjadi daerah penyangga Surabaya, tetapi mengambil peran sebagai salah satu gerbang utama pariwisata Jawa Timur. Potensi…
PAN Sumenep Perkuat Struktur hingga Desa, 500 Relawan Dikukuhkan
KLIKJATIM.Com | Sumenep - Partai Amanat Nasional (PAN) memperkuat konsolidasi internal di Kabupaten Sumenep dengan membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan…
Viral Video Dugaan Bullying Siswi SD di Jember, Dipicu Masalah TikTok dan Cinta Monyet
KLIKJATIM.Com | Jember – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan penganiayaan dan perundungan (bullying) terhadap seorang siswi Sekolah Dasar (SD) di…
Penipuan CPNS Kemenimipas, Warga Sidoarjo Setor Rp625 Juta hingga Ikut Tes Fisik
CPNS Kemenimipas, Warga Sidoarjo Setor Rp625 Juta hingga Ikut Tes Fisik…
Kunjungi Ponpes Ihyaul Ulum Dukun, Ini Pesan Kapolres Gresik Kepada Generasi Muda
Dampingi Kunker Menko Muhaimin ke Gresik, Kapolres Gresik Beri Pesan untuk Generasi Muda - Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mendampingi kunjungan…