Gelar SPI, Inspektorat Lamongan Gandeng BPS

Reporter : Ratno Dwi Santo - klikjatim.com

Kepala BPS Lamongan, Ellyn teken MoU disaksikan Bupati, Wabub serta Sekda Lamongan di Guest House. (Achamd Bisri/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com I Lamongan – Inspektorat Lamongan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI). Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait itu dilakukan di Guest House Pemkab Lamongan.

“Mulai tahun ini SPI yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dinilai melalui BPS,” kata Kepala BPS Lamongan, Ellyn Tambarnita Brahmana, usai menandatangani kerjasama yang disaksikan Bupati Lamongan, Fadeli, Rabu (14/8/2019).

BACA JUGA :  Tak Punya Izin, Wisata Gunung Mas di Mantup Terpaksa Ditutup
Menurutnya, integritas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sehingga tidak perlu dipersiapkan ketika ada survey.

Dia menjelaskan terdapat enam lokus SPI. Yakni dinas yang membidangi perhubungan, kesehatan, insfratsruktur, pengelolaan keuangan, pendapatan daerah serta pengadaan barang dan jasa. “Sementara penilaiannya akan mulai kami lakukan pada September mendatang,” katanya.

BACA JUGA :  Petinggi Negara Turun Gunung Pantau Penanganan Covid-19 di Lamongan
Di tempat yang sama, Fadeli mengungkapkan, tahun ini akan ada 10 kecamatan, 10 puskesmas serta 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan yang dicanangkan sebagai zona integritas. “Agar para camat, Kepala Puskesmas dan seluruh Kepala OPD pelayanan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala BPS. Dan Kepala BPS agar memberikan rambu-rambu kepada OPD yang akan dinilai SPI-nya,” kata Fadeli.

Di bidang upaya pencegahan korupsi, Kabupaten Lamongan adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di 2018, Lamongan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk rangking 4 besar.

Di sisi lain, mulai tahun ajaran 2019-2020, kurikulum untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lamongan akan ditambah dengan pendidikan anti korupsi. “Pembelajaran pendidikan anti korupsi tersebut dimasukkan sebagai insersi implementasi dalam mata pelajaran di tingkat SD dan SMP, ” tandasnya. (bis/rtn)