KLIKJATIM.Com | Gresik - Aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law masih terus berlanjut sampai sekarang. Di Gresik, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat Gresik menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pemkab Gresik, Selasa (20/10/2020). Mereka menuntut kepada presiden agar mencabut undang-undang yang dinilai tidak pro rakyat tersebut.
[irp]
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
Korlap aksi, Ahmad Faishol Ridho Abdillah mengatakan, dengan disahkannya Undang-undang Omnibus Law akan ada banyak monopoli tanah oleh para pengusaha besar dan penguasa yang memiliki kebijakan.
"Ini menjadi stimulus bagi para pemangku kebijakan dengan para pemodal, yang akan membangun sebuah industri dengan memberikan upah murah, dan PHK sepihak," kata Faishol sambil menaburkan bunga sebagai simbol kematian demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, monopoli dan perampasan tanah telah terjadi di Kabupaten Gresik. Banyak perusahaan swasta maupun BUMN yang sudah menguasai ratusan bahkan ribuan hektar tanah.
Baca juga: Sinkronisasi Pusat: Khofifah Pastikan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut, Jadwal Geser ke Hari Jumat
"Dari total luasan daratan Gresik 119.125 hektar, petani Gresik rata-rata hanya memiliki 0,5 hektar dari jumlah 61.243 KK. Angka tersebut menunjukan betapa besarnya monopoli tanah yang dikuasai oleh tuan tanah dan pengusaha industri besar dalam negeri untuk memfasilitasi dominasi tuannya penjajahan kolonialisme, dan imperialisme yang terus melanggengkan penghisapan pada rakyat," jelasnya.
Lanjut Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, di masa pandemi ini juga ada sekitar 1.049 buruh di-PHK dan 511 buruh dirumahkan. Dan diperparah lagi dengan kondisi pendidikan Gresik yang dinilai biayanya semakin mahal, juga tidak sebanding dengan keilmuan dan fasilitas yang didapatkan.
Baca juga: Perkuat Pendidikan Vokasi, MPM Honda Jatim Kini Miliki 17 TUK Astra Honda Berstandar Industri
"Ada sekitar 251.079 siswa dari SD-SMA mengalami putus sekolah. Angka kemiskinan, pengangguran dan buta huruf pun masih banyak dialami pemuda dengan usia produktif di Kabupaten Gresik," sambungnya.
"Mari membangun persatuan rakyat melawan. Terbitkan Perppu, hentikan represif dan kriminalisasi pada massa aksi. Wujudkan industri nasional yang kuat dan mandiri, dan wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat," pungkas Faishol. (nul)
Editor : Redaksi