KLIKJATIM.Com | Mojokerto - Untuk mencegah timbulnya klaster baru covid-19, ratusan buruh di Kabupaten Mojokerto memilih duduk dan 'Ngobrol Bareng' membahas UU Cipta Kerja bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto.
[irp]
Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, kegiatan ini murni dilakukan untuk menampung aspirasi para pekerja yang ada di Mojokerto.
Dikatakannya, giat ini fokus membahas tentang Omnibus Law, dimana pekerja merasa dirugikan dengan disahkannya RUU Omnibus Law menjadi undang-undang.
"Polri ini sebagai koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari jalan terbaik dan bukan sebagai pengambil keputusan. Sehingga tugas pokok Polri yakni, sebagai Harkamtibmas, sehingga kita ciptakan kondusifitas di wilayah Mojokerto," jelas Truno, Rabu (7/10/2020).
Truno menambahkan, digelarnya ngobrol bareng bersama Kapolres Mojokerto dan Forkopimda Kabupaten Mojokerto ini untuk mencari win win solution semua pihak. Jadi, tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain.
"Agenda ini dilaksanakan salah satunya memfasilitasi rekan-rekan dari para serikat buruh yang ada di wilayah kabupaten Mojokerto. Sehingga Polri dalam hal ini berkoordinasi kepada masing masing ketua serikat pekerja, untuk menggelar dialog bareng bersama Forkopimda Mojokerto termasuk bersama Kapolres," tambahnya.
Sementara itu Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan, ini menjadi positif karena di situasi pandemi covid-19, Kabupaten Mojokerto sudah masuk dalam zona orange, kita akan maksimalkan ke tingkat zona kuning sampai zona hijau.
Baca juga: Jatim Raih Rekor MURI, Gubernur Khofifah dan PTA Surabaya Luncurkan Aplikasi Satria Majapahit Juara
Dengan kegiatan ini, lanjutnya, pihaknya bisa memfasilitasi para serikat pekerja atau buruh yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Untuk menyampaiakan aspirasi mereka kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Mojokerto. Yang nantinya hasil ini akan diteruskan ke tingkat lebih tinggi di pusat.
"Dari pertemuan ini dengan berdialog bersama, ini menjadi hal yang positif, sehingga apa yang menjadi keluhan pekerja bisa disampaikan kepada Bupati dan DPRD Mojokerto. Yang nantinya akan diteruskan ke tingkat pusat," tandasnya. (bro)
Editor : Redaksi