KLIKJATIM.Com | Pasuruan—Ketua PC GP Ansor Bangil Saad Muafi mempertanyakan ideologi yang dianut Wakli Sekretaries Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Najamudin Ramly. Sebab, dari penjelesan Najamudin mengatakan jika ‘ajaran khilafah boleh didiskusikan tapi tidak boleh diimplementasikan’.
“Idelogi kebangsaan Wasekjen MUI layak dipertanyakan," kata Ketua GP Ansor Bangil, Kabupaten Pasuruan, Saad Muafi, Rabu (25/8/2020).
Baca juga: Sengkarut Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Polisi Temukan Data Manifes Tak Sinkron
[irp]
Muafi mengkritik lembaga kumpulan para ulama itu agar lebih subtantif dalam memberikan penjelasan kepada publik.
“MUI itu sebuah organisasi atau apa? Kok semua diurusi,” ujarnya.
Muafi mendesak agar pemerintah pusat memberikan sanksi tegas terhadap kelompok atau simpatisan yang masih tetap mencoba menyebarkan ajaran HTI.
Baca juga: Perluasan Areal Tebu Dimulai, SGN Perkuat Produksi Gula di Indonesia Timur
Pihaknya mengaku sudah lama mendapat informasi dari masyarakat sekitar jika di rumah AH digunakan aktifitas kaderisasi HTI. AH juga disebut sebagai pengikut HTI. " Masyarakat sekitar dan para kyai sangat resah adanya kegiatan tersebut," imbuhnya.
PC Ansor Bangil melaporkan AH ke Polres Pasuruan beserta menyerahkan semua barang bukti (BB) ditemukan di rumah terlapor berupa bendera HTI, merusak foto Presiden RI Joko Widodo dicoret dan barang bukti lainnya.
[irp]
Baca juga: Sah! P-APBD Sumenep 2026 Tembus Rp2,61 Triliun, Pemkab Pacu Pembangunan di Sisa Tahun
Sebelumnya, Polres Pasuruan sudah melakukan pemeriksaan kepada lima orang, di antaranya dari pihak pelapor. "Saat ini kita sudah periksa lima orang sebagai saksi," kata Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adrian Wimbarda.
Adrian menjelaskan, AH dilaporkan GP Ansor Cabang Bangil ke polisi terkait penghinaan di media sosial (medsos).
"Dan ini masih kita kembangkan," pungkasnya. (mkr)
Editor : Redaksi