KLIKJATIM.Com I Surabaya - Jelang pelantikan Presiden RI ini, sejumlah nama muncul sebagai calon menteri kabinrt Joko Widodo- KH. Ma'ruf Amin. Namun bagi tokoh senior PDIP Jatim, Mat Mochtar, sosok kader PDIP Tjahjo Kumolo yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri layak dipertahankan . "Kami yang memakili suara arus bawah memandang Pak Tjahjo tak ada cacat sepanjang menahkodai kementerian dalam negeri," kata pria yang diakrap dipanggil Cak Mat ini, Minggu (28/07/2019).
[caption id="attachment_4569" align="alignnone" width="300"]
Ketua Posko Gotong Royong Mat Mochtar nyerupu kopi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo[/caption]
Sebaliknya, Tjahjo telah terbukti beberapa kali mengambil kebijakan yang solutif. Prinsip kehati-hatian selalu dipengang berdasar aturan yang ada. "Tidak seperti menteri sebelumnya, yang gaduh dengan persoalan E-KTP,"kata Cak Mat. Lantas Cak Mat memberi contoh lainya, ketkka pengesahan APBD DKI 2015 nyaris deadlock gara-gara cekcok antara Gubernur dan DPRD. Bahkan sekalipun Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah turun tangan. Namun Kemendagri di bawah pimpinan Tjahjo Kumolo berhasil mencarikan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Hal itu lantaran Tjahjo menempatkan kementeriannya dalam posisi yang netral.
[caption id="attachment_4570" align="alignnone" width="300"]
Prasasti peresmian Posko Gotong Royong ditanda tangani Sekjen PDIP Pramono Anung kala itu, yang kini menjabat sekretaris kabinet Jokowi-JK.[/caption]
Sekalipun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapatkan dukungan dari PDIP dan Ketua Umumnya Ibu Megawati, namun Tjahjo tidak serta merta berpihak kepada Ahok. Bahkan Tjahjo sempat mengkritisi APBD yang dirancang Ahok banyak sekali item pemborosan. lalu mencoretnya. Permintaan Ahok yang ngotot untuk mendapatkan besaran APBD sesuai yang dimauinya, yakni Rp. 72,9 triliun, tidak digubris Tjahjo karena melanggar aturan.Kebijakan Tjahjo lainnya yaitu melakukan pengawasan terhadap dana bantuan sosial (bansos) dalam APBD daerah. Tjahjo meminta dukungan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi aliran dana Bansos tersebut. Pihak kepolisian juga diminta Tjahjo untuk turun tangan memonitor.
Terhangat soal ormas yang menolak Pancasila sebagai idiologi negara. Cak Mat yang sempat menemui Tjahjo di Jakarta, mengaku membahas persoalan ormas ini panjang lebar. Tjahjo Kumolo mengaku sedih masih ada organisasi masyarakat yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Tjahjo menegaskan, membuat ormas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur UUD 1945 yang membolehlan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Namun, Tjahjo mengingatkan bahwa setiap ormas yang ada di Indonesia harus berkomitmen terhadap asas Pancasila. "Silakan mau buat khotbah di tiap jam, di mana pun, tapi tolong komitmen terhadap asas Pancasila, mengakui kebinekaan, mengakui UUD 1945. Jangan punya agenda lain," ujar dia.
[caption id="attachment_4571" align="alignnone" width="300"]
Ketua Posko Gotong Royong Mat Mochtar bertukar cidramata dengan Mendagri Tjahjo Kumolo.[/caption]
Ormas Tjahjo mengaku tak segan mencabut izin ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila seperti yang pernah terjadi pada ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Pak Tjahyo berani membubarkan, HTI, karena jelas dia punya sikap punya ideologi (yang berbeda), meski teror kerap diterimanya " kata Tjahjo.Menurut Cak Mat, nasionalisme Tjahjo tidak diragukan lagi. Lantaran dia lahir dan besar dikalangan keluarga militer. "Sudah terbiasa dengan kesiplinan, hidup untuk NKRI," katanya.(*/rtn)
Editor : Wahyudi