KLIKJATIM.Com | Jember - Bupati Jember, dr Faida MMR memberikan paparan tentang perubahan sejumlah istilah yang selama ini dipakai dalam penanganan kasus wabah Covid-19. Penjelasan disampaikan ke awak media usai apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pandapa Wahyawibawagraha, Senin (20/2020).
[irp]
Baca juga: Mulai 1 September 2026 Surat Kontrol JKN Berubah, Peserta Wajib Tahu Alurnya
Bupati perempuan yang juga seorang dokter ini dengan gamblang memberikan istilah medis. Termasuk saat ini ada perubahan-perubahan istilah, menyesuaikan dengan keputusan Kementerian Kesehatan. “Sudah tidak ada lagi istilah new normal atau sudah dihapus. New Normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru,” kata bupati.
Masyarakat diharapkan menyesuaikan dengan penggunaan istilah tersebut. Istilah new normal sudah tidak ada lagi, supaya tidak salah presepsi. “Sebenarnya kita ini belum normal, tetapi kita beradaptasi dengan kebiasaan baru,” ujar Bupati dr Faida.
Istilah lain yang diganti yakni orang dalam pengawasan atau ODP. Sekarang istilah ini diganti dengan istilah kontak erat. “Kontak erat di Jember ada 2.483. Dari jumlah tersebut hampir separuhnya, 46 persen atau 1.149 orang masih dipantau, baik di rumah sakit maupun isolasi di rumah,” ungkapnya.
Baca juga: Penonton Karnaval Budaya Jember Panik, Pos Kamling Ambruk Disenggol Pick Up Muat Sound Horeg
[irp]
Kemudian, untuk istilah pasien dalam pengawasan atau PDP diganti dengan Kasus Suspek. “Kasus Suspek sampai hari ini ada 1.542 dan dari jumlah itu yang masih dipantau sejumlah 291,” imbuhnya.
Terkait apel bersama Pengawas Protokol Covid-19, bupati mengungkapkan sedang menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Banyaknya kegiatan berkurban di masyarakat membuat pemerintah harus menyiapkan para jagal dan pembantu jagal yang tercatat lebih 130 orang dengan memberikan alat pelindung diri (APD), rapid test, serta pengarahan protokol covid-19 secara tuntas. “Agar mereka dapat menjalankan kerja dengan sebaik-baiknya,” ujar lanjut bupati.
Untuk sholat Idul Adha, pemerintah mengikuti petunjuk dari gugus tugas pusat, yakni kegiatan massal masih perlu dihindari agar menjauhkan dari tumbuhnya klaster baru. Belum ada edaran khusus dari pusat. Tapi, sejauh ini kegiatan massal tidak dimungkinkan. (hen)
Editor : Abdus Syukur