KLIKJATIM.Com | Surabaya - Sehubungan akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Kota Pahlawan, dan diambilalihnya tugas pengawasan Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya oleh komisi-komisi, Wakil Ketua DPRD Surabaya minta yang diamanahi tugas itu membuktikan kinerja pengawalannya.
“Mau tidak mau adalah membuktikan komisi bisa berjalan efektif dalam mengawal kinerja pemkot untuk menagani Covid-19,” ungkap Wakil ketua DPRD kota Surabaya, A. Hermas Thony saat ditemui di kantornya, Selasa (23/6/2020).
[irp]
Hermas Thony memaparkan, kaitan dengan PSBB yang akan diberlakukan lagi. Hal itu tak tidak bisa diabaikan, dan tidak disikapi dengan emosional. "Lalu mengatakan tidak bisa diberlakukan PSBB kembali di Surabaya. Tidak bisa begitu. Namun semua sikap yang harus kita lakukan harus rasional. Kemudian munculnya wacana itu sebagai bahan evaluasi kita dalam proses pengawalan," tuturnya.
[irp]
A Hermas Thony mengungkapkan, diharapkan para anggota di komisi bisa meningkatkan efisiensi kerjanya. Tentunya dengan mencari metode kerja yang lebih efektif. Termasuk memberikan kritik yang bertanggung jawab.
“Artinya apa? boleh kita mengkritik Pemeritah Kota. Tetapi, ditawarkan juga solusinya,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, jika Pemeritah Kota dinyatakan kurang tepat atau kurang efektif dalam penaganan dan pencegahan Covid-19. Lalu yang tepat, yang efektif, itu metodenya seperti apa.
“Hal itu harus bisa ditawarkan oleh Dewan. Tidak sekedar melakukan kritik saja,” pungkasnya. (bro)
Editor : Redaksi