UMK Gresik 2027 Mulai Dibahas, Pemkab Petakan Kemampuan Dunia Usaha

Reporter : Abdul Aziz Qomar
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama pimpinan serikat buruh berdiskusi untuk merumuskan UMK 2027 dan standar KHL. (Dok)

KLIKJATIM.Com | Gresik - Persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. Sejumlah komponen perhitungan upah, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga kebutuhan hidup layak (KHL), menjadi bahan pembahasan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dengan sejumlah Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026). Pertemuan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik itu juga dihadiri perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama.

Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut menilai, proses perumusan rekomendasi UMK membutuhkan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha. Karena itu, setiap tahapan pembahasan perlu disusun dengan jadwal yang jelas agar prosesnya berjalan terarah.

Menurutnya, pembahasan pengupahan tidak cukup hanya mempertimbangkan kepentingan pekerja. Kondisi dan kemampuan dunia usaha juga perlu menjadi perhatian, terutama di tengah karakteristik industri Gresik yang memiliki perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional.

"Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi," ujar Gus Yani.

Dia juga meminta karakteristik kelompok usaha di Gresik dipetakan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Termasuk melihat potensi ekonomi daerah dan realisasi investasi yang telah berjalan.

"Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Sementara itu, komponen perhitungan UMK 2027 meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu atau alpha, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan tersebut.

Gus Yani mengungkapkan, Pemkab Gresik juga telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Data KHL dari BPS diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi riil pekerja sebagai bahan penyusunan rekomendasi pengupahan.

"Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat buruh turut menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada 18-19 November 2026.

Proses pembahasan UMK selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, unsur pekerja atau buruh, serta pengusaha. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan rekomendasi pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

Sesuai jadwal, Gubernur Jawa Timur paling lambat menetapkan UMK 2027 pada 25 November 2026. Pemkab Gresik berharap seluruh tahapan pembahasan dan penyusunan rekomendasi dapat rampung sesuai tenggat waktu tersebut.

Editor : Abdul Aziz Qomar

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru