KLIKJATIM.Com | Surabaya – Provinsi Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan data terbaru, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur berhasil menembus angka 5.188 desa, atau mengalami penambahan signifikan sebanyak 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.716 desa.
Capaian tersebut setara dengan 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri di seluruh Indonesia. Posisi Jawa Timur unggul jauh di atas Jawa Barat yang menempati urutan kedua dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah di posisi ketiga sebanyak 2.768 desa.
Baca juga: PT Suparma Tbk Perkuat CSR Berkelanjutan, Dukung Urban Farming Warga Warugunung
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat yang terus bergotong royong mengoptimalkan potensi lokal di wilayah masing-masing.
"Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri," ujar Gubernur Khofifah.
Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa tersebut tertuang resmi dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa yang tersebar di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa kini berstatus Mandiri, 2.110 desa berstatus Maju, dan menyisakan 423 desa berstatus Berkembang. Jumlah desa berkembang tersebut sukses ditekan dibandingkan tahun 2025 yang masih tercatat sebanyak 566 desa. Bahkan, sepanjang periode 2021 hingga 2026, Jawa Timur konsisten mencatatkan rekor nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.
Secara historis, lonjakan status Desa Mandiri di Jawa Timur mengalami akselerasi lebih dari tujuh kali lipat dalam enam tahun terakhir. Dimulai dari 697 desa pada 2021, meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, melesat ke angka 2.800 desa pada 2023, mencapai 4.019 desa pada 2024, menyentuh 4.716 desa pada 2025, hingga menembus 5.188 desa pada tahun 2026 ini.
Kendati mengukir rekor nasional, Khofifah menginstruksikan agar perhatian pembangunan tetap difokuskan secara intensif kepada 423 desa yang masih berstatus berkembang agar segera naik kelas.
Baca juga: Kota Surabaya Pertahankan Gelar Juara Umum Popda Jatim
"Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu," tuturnya.
Keberhasilan akselerasi kemandirian desa di Jawa Timur tidak lepas dari intervensi program strategis yang digulirkan Pemprov Jatim. Salah satunya melalui Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan warga, mencakup desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga ekonomi kreatif.
Sepanjang 2021–2026, program ini telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan total anggaran Rp 58,8 miliar, termasuk alokasi Rp 5 miliar untuk 50 desa pada tahun 2026.
Pemberdayaan ekonomi keluarga turut diperkuat lewat Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) yang menyalurkan stimulan modal usaha serta pendampingan bagi perempuan perdesaan. Selama kurun 2020–2026, Jatim Puspa telah menyasar 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp 105,05 miliar.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengucurkan anggaran sebesar Rp 85,05 miliar pada periode yang sama untuk memberdayakan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di berbagai sektor, mulai dari pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, hingga pariwisata.
Menutup keterangannya, Gubernur Khofifah mengajak kalangan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk bersinergi dengan BUM Desa dalam mengolah serta mengemas hasil bumi di tingkat desa agar memberikan nilai tambah ekonomi secara maksimal bagi masyarakat.
"Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya," pungkasnya. (
Editor : Fatih