KLIKJATIM.Com | Sidoarjo - Sejumlah upaya mulai dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo untuk mengawasi pelaksanaan Pilbup Sidoarjo 2020 mendatang. Salahsatu bakal usulannya adalah meminta kewenangan untuk menyadap pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya. Langkah ini diyakini bisa menekan angka pelanggaran money politic.
[irp]
"Dengan penyadapan, ini merupakan langkah tegas dalam melakukan pengawasan Pilbup Sidoarjo 2020. Kami mengusulkan kewenangan penyadapan agar lebih efektif dalam memberantas kecurangan dalam pemilu," kata Kordiv Pengawasan Bawaslu Sidoarjo Mohammad Rasul.
Dikatakan, melihat pengalaman Pilleg 2019 lalu, fenomena politik uang cukup memprihatinkan. Menurutnya, politik uang menjadi salah satu akar masalah rendahnya integritas kepala daerah yang dihasilkan. Menghadapi persoalan ini dibutuhkan gerakan moral yang kuat untuk memberantas politik uang.
"Kami usulkan ada proses penyadapan. Namun tidak harus bawaslu sendiri. Tapi bisa menggandeng instansi lain seperti KPK," terang Rasul.
Baca juga: Dimeriahkan Ndarboy Genk, Launching New Honda Vario Evo 160 Sedot Ribuan Pengunjung di Sidoarjo
Ditambahkan, beberapa hari sebelumnya Bawaslu juga sempat mengadakan simposium virtual dengan anggota DPR RI dan sejumlah akademisi. Tujuannya untuk mengurai akar masalah politik uang dalam pemilu. "Lewat Simposium, Bawaslu Sidoarjo membedah akar politik uang sejak dari regulasi, penegakan hukum, kultur masyarakat dan relasi kuasa antar penyelenggara dengan peserta pemilu," imbuhnya.
[irp]
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Janji Naikkan Uang Bonus Bagi Peraih Medali Porprov Jatim
Dalam simposium itu, Prof. Dr. Mas’ud Said akademisi yang dihadirkan menilai bahwa secara tradisional sebenarnya masyarakat menolak politik uang. Tetapi karena terpaan politik uang yang kuat dari calon, maka fenomena politik uang tidak bisa terhindarkan. “Perlu pengawasan yang lebih ketat dan pendidikan terhadap masyarakat,” ujar Mas’ud.
Dalam menekan politik uang, imbuhnya, juga harus melibatkan banyak elemen masyarakat. Di antaranya dari parpol sebagai pengusung harus selektif terhadap calon yang diusung sehingga tidak berpotensi menjadi koruptor . (hen)
Editor : Redaksi