KLIKJATIM.Com | Jakarta – Persoalan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berhenti pada jumlah unit yang harus dibangun. Ketersediaan lahan dengan harga terjangkau, terutama di kawasan perkotaan, menjadi persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai persoalan lahan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan perumahan. Menurut dia, tingginya harga tanah perkotaan membuat pembangunan hunian terjangkau semakin sulit dilakukan di lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
“Salah satu akar masalah penyediaan hunian layak terutama di perkotaan adalah masalah lahan. Mulai tingginya harga, adanya mafia tanah, hingga permainan izin di level kantor pertanahan,” ujar Huda, Kamis (24/9/2026).
Huda meminta pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan Program 3 Juta Rumah dari jumlah unit yang berhasil dibangun. Menurutnya, lokasi dan keterjangkauan hunian juga perlu menjadi pertimbangan agar rumah yang dibangun benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks bagi pekerja berpenghasilan rendah dan generasi muda di perkotaan. Huda menyebut kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan riil pekerja membuat kelompok tersebut semakin sulit mendapatkan hunian di kawasan perkotaan.
Pilihan membangun rumah murah di wilayah yang jauh dari pusat kota, lanjut Huda, juga memiliki konsekuensi lain. Warga harus menanggung biaya transportasi dan waktu perjalanan yang lebih besar untuk bekerja maupun mengakses layanan publik.
“Pembangunan rumah murah yang dilempar jauh ke pinggiran kota justru menciptakan masalah baru karena membengkaknya biaya transportasi harian warga,” katanya.
Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah sendiri telah menyatakan program tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan rendahnya kepemilikan rumah sekaligus tingginya jumlah rumah tidak layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menjalankan sejumlah skema, mulai dari Bedah Rumah, rumah subsidi melalui FLPP hingga Kredit Program Perumahan.
Namun, menurut Huda, persoalan lahan membutuhkan intervensi lebih jauh. Salah satu opsi yang dia tawarkan adalah memperkuat peran Bank Tanah dan memanfaatkan aset milik negara maupun BUMN yang berada di lokasi strategis.
Pemanfaatan aset tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal yang terjangkau dan terintegrasi dengan transportasi publik melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD).
“Pemerintah harus berani memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara di tengah kota agar MBR bisa tinggal dekat dengan pusat aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Selain persoalan lokasi, Huda juga meminta pemerintah memperluas pilihan skema hunian. Kepemilikan rumah melalui KPR, menurutnya, tidak selalu menjadi pilihan yang mudah bagi pekerja informal maupun sebagian generasi muda.
Karena itu, ia mengusulkan pengembangan skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa untuk memiliki serta penyediaan rumah sewa publik dalam jangka panjang.
“Paradigma kebijakan perumahan harus diubah; kepemilikan hak milik bukan satu-satunya jalan keluar, melainkan ketersediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau,” tuturnya.
Huda mengatakan Komisi V DPR akan mengawal penyusunan regulasi teknis serta alokasi anggaran Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, kebijakan perumahan perlu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan struktural, bukan hanya mengejar capaian pembangunan unit rumah.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memperkuat sisi pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Pada 2026, antara lain terdapat peningkatan kuota FLPP dan pengembangan Kredit Program Perumahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Dengan demikian, tantangan Program 3 Juta Rumah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi juga bagaimana menyediakan lahan dan skema hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta lokasi yang mendukung aktivitas sehari-hari.
Editor : Abdul Aziz Qomar